BLOK-A – Rencana impor 1 juta ton beras menuai polemik. Pasalnya, wacana ini muncul saat musim panen atau kondisi stok beras di sejumlah daerah yang surplus.
Menanggapi rencana ini, Pakar Ketahanan Pangan Universitas Brawijaya (UB) Dr Sujarwo, SP MP pun merasa kebijakan ini tidak tepat. Ia menilai hal ini membawa lebih banyak dampak negatif daripada positifnya.
“Melihat kondisi ini mohon maaf ya saya pikir ini ceroboh. Perlu ada koordinasi lintas sektor dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan agar menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan,” ungkap Sujarwo saat acara Bincang dan Obrolan Santai (BONSAI) dengan pakar di UB Coffee, Selasa (30/3).
Rencana yang dikeluarkan pemerintah menurutnya terlalu grusa-grusu. Kata Sujarwo, dampak wacana ini bisa menimbulkan sensitifitas pasar.
“Kabar seperti ini membuat pasar sensitif, akhirnya posisi yang paling tawar dirugikan ya petani,” lanjutnya.
Secara realita, kebijakan ini juga dirasa tidak rasional mengingat kondisi stok beras surplus. Terutama di kawasan Jawa Timur. Kalau pun ada urgensi, diskusi lintas sektor menurutnya perlu dilakukan saat ini.
“Tapi percuma diskusi, saat ini yang harus dilakukan harus mengimbangi penyerapan gabah petani. Supaya pasar mengoreksi ekspetasi. Jadi meski pun impor, ada pembelian dari pemerintah,” tegasnya.
Sujarwo berharap, pemerintah menimbang kembali kebijakannya. Ia juga mengaku setuju dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terkait tidak adanya impor beras di Jawa Timur.
“Pemerintah (Jatim) itu sudah tepat, saya setuju dengan yang dikatakan ibu Khofifah. Karena impor di saat kondisi surplus akan menyakiti petani kita,” tukasnya.