Blitar, blok-a.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanan di SMPN 4 Kota Blitar mendapat kritikan tajam dari masyarakat setelah beredarnya foto dan video yang menunjukkan siswa menerima telur mentah dalam menu makanan.
Lebih mengejutkan lagi, distribusi makanan tersebut dilakukan untuk tiga hari sekaligus, bukan dibagikan secara harian seperti yang seharusnya.
Penanggung jawab MBG di SMPN 4, Restu Hapsari Rahayu, mengakui adanya temuan tersebut.
“Soal telur mentah memang benar, dan itu dirapel untuk 3 hari. Hal serupa juga terjadi di SMPN 1, karena SPPG-nya sama,” kata Restu, Selasa (9/12/2025).
Restu menegaskan, bahwa pihak sekolah tidak pernah meminta agar telur mentah disediakan, apalagi dengan cara dirapel.
“Ini bukan permintaan kami. Kami hanya minta menu keringan, tapi yang datang malah seperti itu. Tidak ada permintaan soal dirapel,” tegas Restu.
Situasi ini menambah daftar panjang persoalan dalam implementasi MBG di daerah yang diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak.
Restu mendesak adanya evaluasi serius dari penyedia makanan (SPPG).
“Kami berharap penyedia dapat merespons keluhan dengan profesional dan melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.
Sementara Ketua Komite SMP Negeri 1 Blitar, Daniel Santoso membenarkan pernyataan Restu. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi makanan yang disediakan untuk siswa.
“Makanan yang diberikan kepada siswa tidak layak dan tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Pihak sekolah tidak meminta agar dikirimi bahan mentah,” tegas Daniel.
Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Dapur SPPG Sananwetan, Ahmad Habibi.
Ia mengklaim bahwa pemberian telur mentah dan pengiriman makanan dirapel selama tiga hari dilakukan sesuai permintaan sekolah.
“Sesuai permintaan pihak sekolah. Karena mintanya menu keringan. Untuk telur, kami kasih mentah, soalnya kalau matang untuk besoknya basi,” jelas Ahmad.
Sikap kontradiktif antara sekolah dan penyedia makanan ini kian memicu kemarahan publik. Warga kini menuntut transparansi dan tindakan tegas agar dana negara dan hak makan anak tidak kembali dipermainkan oleh kelalaian atau saling lempar tanggung jawab.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita menerima makanan yang tidak layak. Mereka berhak untuk mendapatkan gizi yang baik,” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat dalam program-program pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak.
Diharapkan langkah-langkah perbaikan akan segera diambil agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (jar/lio)