Tanggapan Anggota DPR Soal Wabup Rohil Kepergok Ngamar Bareng Wanita ASN

wabup rohil
Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil) H. Sulaiman, SS, MH (foto: rohilonline.com)

Blok-a.com – Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil) H. Sulaiman belakangan ini menjadi sorotan publik usai dirinya kepergok ngamar dengan seorang wanita di salah satu kamar hotel di Pekanbaru.

Mirisnya, wanita yang ketahuan ngamar dengan Wabup Rohil juga merupakan anggota ASN yang menjabat sebagai Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Kabupaten Rohil.

Penggerebakan keduanya itu dilakukan oleh petugas Direktorat Reserse Krimimal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau di salah satu hotel di Pekanbaru pada Kamis (25/5/2023) malam.

Saat itu Tim Krimum diketahui tengah melakukan patroli kenakalan remaja dan penyakit masyarakat. Ketika melakukan pengecekan, petugas menemukan Sulaiman sedang bersama wanita di kamar hotel tersebut.

“Iya benar (Wabup Rohil) tadi malam kami amankan Sulaiman dengan seorang wanita yang bukan istrinya di kamar hotel. Kami lagi operasi hunting, ketemu sama itu di dalam kamar salah satu hotel,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Riau, Kombes Asep Darmawan.

Kasus penggerebekan dua anggota ASN itu pun sontak mendapat banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Bahkan, salah satu anggota DPR menyebut perbuatan Sulaiman memalukan.

“Saya prihatin terhadap informasi yang disampaikan dan persoalan ini tentu memilukan dan memalukan,” ujar Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dikutip dari Detikcom, Sabtu (27/5/2023).

Guspardi menilai bahwa tindakan Sulaiman telah mencoreng nama pemerintahan. Menurut Guspardi, sebagai pejabat, Sulaiman harusnya berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang tidak pantas dan melakukan hal-hal di luar norma-norma yang ada.

Lebih lanjut, Guspardi berharap agar oknum pejabat yang melakukan pelanggaran segera ditindaklanjuti dengan tegas atau diberhentikan dengan tidak hormat.

“Oleh karena itu menteri dalam Negeri harus menindak tegas wakil Bupati ini dan juga kepada stafnya harus diberikan pembelajaran juga,” tambah Guspardi.

“Harus dilakukan tindakan tegas kalau perlu dicari pasal-pasal pemberatannya kalau ada indikasi bisa diberhentikan dengan tidak hormat (supaya) ini menjadi preseden bagi orang-orang yang punya jabatan yang sama tapi tidak melakukan hal semacam itu,” lanjutnya.

(hen)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?