Tambang Galian C Ilegal Marak Beroperasi, Pemkab Sumenep Terkesan Tak Berdaya

Korlap aksi ketika berbincang-bincang dengan Kapolres Sumenep saat aksi di lokasi tambang Galian C. (blok-a.com)

Sumenep, blok.a.com – Maraknya Galian C Ilegal di Kabupaten Sumenep terus menjadi polemik. Pasalnya, beroperasinya galian C tak berizin itu berimbas buruk pada lingkungan sekitar, sehingga potensi longsor semakin besar.

Akhirnya Forum Masyarakat Sumenep Peduli (FMSP) melakukan aksi di lokasi pertambangan, Kecamatan Batuan. Aksi itu menekan pemkab segera menutup tambang galian C ilegal itu. Sebab pertambangan itu tetap saja beroperasi. Ini menunjukkan Pemkab terkesan tak berdaya, Rabu (2/11/2022).

U

Ketua FMSP Nurahmat meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak tutup mata atas beroperasinya pertambangan itu. Sebab selain merusak lingkungan, pertambangan tersebut juga diduga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku.

“Lokasi ini bukan hanya di satu titik saja ya. Di Kabupaten Sumenep ini banyak galian C ilegal yang diduga hanya dibiarkan saja oleh Pemkab Sumenep,” paparnya.

Menurutnya, selama ini Pemkab Sumenep seakan tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Hal itu terlihat dari berlangsungnya proses pertambangan ilegal di Kabupaten Sumenep. Padahal dampak dari galian C tersebut sangatlah fatal.

“Ini bukan tidak ada yang dirugikan ya, sebenarnya ini banyak masyarakat yang dirugikan. Terutama bagi masyarakat yang rumahnya dekat pada lokasi pertambangan itu. Itu dampak jangka pendeknya.

Namun, lanjut dia, jangka panjangnya akan berdampak pada kerusakan ekologis. Ini bisa mengakibatkan terjadinya bencana alam, banjir, dan longsor. “Kalau ada longsor bagaimana? Imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, R. Abd Rahman Riadi mengaku tidak punya wewenang dalam melakukan penutupan pertambangan tersebut.

Pihaknya hanya bisa memberikan himbauan saja. “Kami tidak punya kewenangan untuk menutup pak, kami hanya menghimbau saja,” jelasnya.

Menurutnya, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan maka segera untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Kalau ada masyarakat yang dirugikan, monggo dilaporkan pak,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, Kapolres Sumenep bersama anggotanya, Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan anggota TNI ikut turun ke Lokasi Tambang di Desa Batuan. (Aldo/Gim)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?