KABUPATEN MALANG – Paslon (pasangan calon) perseorangan Malang Jejeg belum pernah tertimpa pelaporan dugaan pelanggaran kampanye ataupun melapor dugaan pelanggaran kampanye paslon lain di Pilbup Malang 2020.
Mulai dari kampanye 26 September hingga sekarang, hanya paslon SanDi dan LaDub yang saling lapor melaporkan terkait dugaan pelanggaran kampanye.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Sutopo Dewangga mengaku selama ini Heri Cahyono dan Gunadi Handoko sebagai paslon yang diusung fokus kampanye ke masyarakat.
“Kami tidak ada waktu untuk mengurusi paslon lain. Kami selama ini sibuk mengurusi masyarakat saja, kami berkeliling dan memberikan solusi atas keresahan masyarakat door to door sesuai aturan. Jadi kalau tidak melapor itu bukan tidak ada (dugaan pelanggaran), tapi kami lebih fokus ke masyarakat,” kata Sutopo.
Sutopo juga menjelaskan, kini kesibukan Malang Jejeg adalah menyebarkan kontrak politik ke masyarakat di setiap titik kampanye. Kontrak politik sendiri adalah cara Malang Jejeg untuk menjamin janji-janji Sam HC agar terealisasi saat terpilih sebagai Bupati Malang.
Kontrak politik itu berupa tulisan dan isi janji Sam HC dan ditandatangani oleh Sam HC dan perwakilan masyarakat setempat di selembar kertas. Kertas itu lah nantinya yang akan menjadi senjata masyarakat untuk menagih janji Sam HC.
“Kalau dulu kami yang menyodorkan kontrak politik dengan program ‘Jejeg Songo’. Sekarang ada tambahan, masyarakat sudah sadar bahwa perlu kontrak politik dan mereka buat secara spesifik. Contoh, kalau di Malang Selatan itu perkara jalan. Ya warga sekitar buat kontrak politik secara spesifik tentang jalan dan ditandatangani Sam HC,” paparnya.
Alhasil, dengan kesibukan untuk masyarakat tersebut, Sutopo terkesan membiarkan suasana panas yang terjadi antara paslon LaDub dan SanDi.
“Ya gak papa begitu yang lain pokoknya kami ingin rakyat yang menang hari ini (di Pilbup Malang 2020). Bukan HC (Sam HC) atau bukan siapa. Rakyat yang menang. Sudah capek rakyat cuma diberi janji,” tutupnya.