Kota Malang , blok-a.com – Ditreskrimsus Polda Jatim menggeledah gedung miilk PT Loka Abadi Sentausa (Indocrete) di Jalan Gajah Mada 16 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang.
Sekadar diketahui, perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa dekorasi , tata ruang dan memproduksi batu paving.
Tujuan Polda Jatim menggeledah gedung perusahaan di Kota Malang tersebut adalah terkait kasus sengketa Gedung Grha Wismilak Surabaya, Rabu (23/8/2023).
Pantauan wartawan blok-a.com, tampak ada 4 mobil dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang memasuki gedung milik.
PT Loka Abadi Sentausa sekitar pukul 09.40 Wib, Rabu (23/8/2023) siang.
Penggeledahan di PT Loka Abadi Sentausa tersebut, berlangsung pada hingga pukul 15.25 Wib , namun hingga tim Ditreskrimsus Polda Jatim, meninggalkan lokasi tidak ada keterangan yang disampaikan terkait pengeledahan di gedung ini .
” Penggeledahan tersebut melanjutkan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen Hak Guna Bangunana (HGB) Gedung Wismilak Surabaya,” ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Edy Herwiyanto saat dikonfirmasi awak media via telpon , Rabu ( 23/8/2023 ) siang.
Penggeledahan di PT Loka Abadi Sentausa merupakan salah satu gedung dibeberapa
tempat (lokasi lain yang ikut digeledah) yang diduga tempat menyimpan dokumen.
Namun, pihaknya enggan mengungkapkan beberapa lokasi lainnya yang ikut digeledah tersebut.
Perlu diketahui sebelumnya , Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto menegaskan bahwa Grha Wismilak Surabaya adalah aset milik Polda Jatim.
“Fakta di dalam proses penyidikan, aset ini sudah terdaftar dalam daftar inventaris Polda Jatim. Sehingga proses peralihan harus seizin Kementerian Keuangan, dan ini tidak ada,” kata Kapolda di Surabaya, Senin.
Dia mengungkapkan memang sudah dirancang bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ini tidak memiliki warkah. Beberapa penegasan dari proses yang harusnya izin dari Kementerian Keuangan dan warkahnya sendiri.
“Termasuk objek ukur dari surat sertifikat tanah ini yang sebetulnya tidak berada di sini tapi berada di Jalan Darmo 63-65. Sebetulnya obyek itu bukan di sini, tapi ada di sana. Tapi sertifikat itu prosesnya tetap diterbitkan,” ujar Irjen Toni.
Irjen Toni menyatakan Grha Wismilak ini sudah jadi daftar aset Polda Jatim dari tahun yang sebelum-sebelumnya.
“Makanya proses peralihan atau beralihnya ini yang kita anggap tidak betul. Kita sudah temukan fakta-fakta itu sendiri,” ucapnya.
Terkait pengembalian aset Grha Wismilak Surabaya digunakan apa nantinya, Irjen Toni menegaskan bahwa yang terpenting aset ini bisa kembali dulu kepada Polda Jatim.
Karena ada histori di sini (Wismilak), kemudian yang terpenting proses peralihan aset ini tidak sebagaimana aturan yang ada,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Johanar menambahkan bahwa Grha Wismilak ini terdapat cacat administrasi dan pihaknya sudah melayangkan usulan kepada pemerintah pusat.
“Tetapi ada kendala di peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021, karena sudah lebih dari lima tahun, maka belum bisa dibatalkan. Nanti kita cari solusinya dengan kementerian,” ucapnya.
Jonahar sebelumnya mengungkapkan bahwa SHGB nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya terbukti cacat administrasi.
“Keterangan hari ini tentang SHGB 648 dan 649 tentang Grha wismilak Surabaya, setelah kita cocokkan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK),” ujarnya.
Cacat administrasi tersebut, lanjut Jonahar, bahwa adanya kesalahan terkait bangunan yang dimohon oleh pemohon dengan SK. “Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36-38,” ucapnya.
Atas dasar itu, kata Jonahar, kemudian Kanwil BPN Jatim telah mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.
“Yang mengatakan bisa membatalkan itu pusat karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 apabila pemberian hak atas tanah (sertifikat lebih lima tahun) tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan,” ujar Jonahar. (mg1/bob)