Kota Malang, blok-a.com – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan secara sembarangan di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Besar Ijen, Kota Malang, memicu keluhan dari para pengunjung. Banyak warga merasa terganggu karena ruas jalan yang seharusnya digunakan untuk berjalan kaki dan berolahraga justru dipadati oleh lapak-lapak dagangan liar.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai fungsi utama CFD sebagai ruang publik yang sehat, tertib, dan nyaman. Sorotan pun diarahkan pada kurang tegasnya pengawasan dan lemahnya penataan dari Pemerintah Kota Malang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengakui bahwa masih banyak PKL yang berjualan di luar zona yang telah ditentukan. Ia menyebutkan, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak.
“Kami tidak bisa bertindak sendirian. Penanganan ini berada di bawah manajemen bersama yang juga melibatkan OPD lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ujar Heru, Senin (9/6/2026).
Heru menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan CFD akan segera dilakukan agar kenyamanan dan fungsi awalnya sebagai ruang publik bisa kembali optimal.
“Dalam waktu dekat kami akan lakukan evaluasi bersama seluruh pihak yang terlibat. Langkah penataan dan penindakan akan dilakukan secara terkoordinasi,” jelasnya.
Ia juga mengimbau para PKL untuk menaati ketentuan yang berlaku dan tidak memaksakan diri berjualan di luar zona yang sudah disediakan. Heru menegaskan bahwa jika pelanggaran terus terjadi, tindakan tegas akan diambil.
“Sebelum ada tindakan dari kami, sebaiknya para PKL menyadari sendiri pentingnya menaati aturan. Jika terus melanggar, bukan hanya mengganggu pengunjung, tapi juga merusak citra CFD itu sendiri,” ujarnya.
Salah satu warga, Rina, mengaku kecewa dengan situasi tersebut. Ia menyebut ruang jalan di CFD semakin sempit karena banyaknya PKL liar yang memenuhi area jalan.
“Hari Minggu kemarin saya ke sana sama anak saya, memang banyak PKL sampai hampir menutup setengah jalan yang harusnya dilewati orang,” kata Rina.
Ia berharap Pemkot Malang bisa bersikap serius dan tegas dalam pengelolaan CFD. Menurutnya, jika tidak ada keseriusan, lebih baik CFD ditiadakan saja.
“Kalau gak niat, mending gak usah ada CFD sekalian. Kasih fasilitas kok setengah-setengah pengelolaannya,” pungkasnya. (yog)