KOTA BATU – Mengikuti perkembangan kebutuhan biaya operasional dan perawatan, Perumda Among Tirto Kota Batu bakal melakukan kajian untuk penyesuaian restribusi pemakaian air pelanggannya.
Sejak 19 tahun lalu besaran tarif pelanggaran air untuk kategori rumah tangga di Kota Batu sekitar Rp 880 per meter kubiknya. Sedangkan kategori niaga dan industri berkisar Rp 1.100 dan Rp 1.200 meter perkubiknya.
Namun penyesuaian ini tidak dilakukan pada semua kalangan pelanggan. Hanya pada pelanggan rumah tangga golongan 3 hingga golongan 7 saja. Dimana kedua golongan pelanggan ini masuk dalam kategori mampu. Selain itu penyesuaian tarif juga dilakukan pada pelanggan yang masuk kategori niaga dan industri.
“Sejak tahun 2002, tarif kita tetap tidak pernah mengalami perubahan, karena itu kita akan melakukan kajian untuk menyesuaikan tarif yang sesuai dengan PP 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum,” kata Direktur Perumdam Among Tirto, Edy Sunaedy, Kamis (1/4).
Dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa penentuan besaran tarif berpijak pada besaran UMK Kota Batu dimana saat ini UMK Kota Batu senilai Rp 2.819.801 atau jika diambil prosentase nilai kemampuan pembayaran air warga berkisar Rp 112 ribu.
“Tapi kan sampai saat ini rata-rata pembayaran air PDAM masih berkisar Rp 40 ribu. Makanya kita sesuaikan dengan PP yang ada,” imbuhnya.
Selain melakukan kajian penyesuaian tarif, pihaknya juga akan melakukan penataan pelanggan. Termasuk melakukan penyesuaian pelanggan yang ada.
“Contoh itu pelanggan yang awalnya masuk kategori tidak mampu, tetapi sekarang kondisi perekonomiannya mampu maka akan disesuaikan dengan golongannya,” jelasnya.
Begitu juga dikawasan perumahan Kota Batu yang selama ini dipergunakan untuk keluarga namun kini dijadikan villa, maka akan disesuaikan menjadi pelanggan kategori niaga.
“Kan awalnya kategori rumah tangga, tapi kalau difungsikan villa ya tentunya harus disesuaikan golongannya menjadi pelanggan niaga,” pungkasnya.
Sementara agar kajian ini tepat sasaran, Perumda pun akan meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).