KABUPATEN MALANG – Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho paslon di Pilbup Malang 2020 masih bertebaran bebas di jalanan Kabupaten Malang.
Padahal, baliho tersebut melanggar aturan. Baliho yang telah dipasang itu bukan resmi dari KPUD Kabupaten Malang. Alhasil, beberapa baliho nampak menyalahi aturan, seperti dipasang di persimpangan jalan, menutupi fasilitas umum, dan dipasang di pepohonan.
KPUD Kabupaten Malang pun mengklaim sudah menyiapkan baliho resmi yang akan dipasang. Namun sayang, baliho tersebut belum dipasang.
Bagian Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika mengaku, alasannya karena Bawaslu Kabupaten Malang belum menurunkan baliho-baliho liar tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva mengaku hingga kini belum bisa menertibkan baliho-baliho liar itu.
Menurut George, KPUD Kabupaten Malang belum mencetak baliho paslon yang resmi.
“Belum bisa ditertibkan karena belum selesai dicetak APK yang resmi oleh KPUD Kabupaten Malang,” kata ia.
Perkataan George seperti berbanding terbalik dengan perkataan Dika. Dika mengaku sudah selesai mencetak dan tinggal menunggu Bawaslu Kabupaten Malang menurunkan baliho itu.
“Kalau memang sudah ada mana? Kami harus tahu? Kami harus diundang untuk melihat (baliho) itu selama ini kan belum,” bantah George.
George juga menambahkan, kalau ada baliho yang melanggar saat ini seharusnya itu bukan kewajiban Bawaslu Kabupaten Malang untuk menurunkan.
“Itu wewenang Satpol PP sesuai Perda Kabupaten Malang. Karena kan baliho itu tidak resmi dari penyelenggara pemilu. Baru nanti kalau itu sudah resmi dari KPU kalau ada yang melanggar pemasangan tempat kami yang menindaknya,” tutup George.