Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menuntaskan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Pasalnya, Perda tersebut telah diundangkan sejak 26 Agustus 2026. Namun, hingga kini aturan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaannya belum juga rampung.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, Pemkot perlu memastikan terlebih dahulu perkembangan nomor register Perda tersebut di pemerintah provinsi.
Sebab, setelah nomor register diterbitkan, penyusunan Perwal sudah bisa segera ditindaklanjuti.
“Perda Parkir ini kemarin sudah masuk ke provinsi. Nah, ini yang harus kita lacak, apa sudah keluar nomor register-nya untuk Perda ini. Kalau memang sudah turun, berarti Perwal-nya sudah saatnya dikerjakan,” ujar Amithya, Selasa (17/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta penyusunan Perwal menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran 2027. Menurutnya, Pemkot harus menyiapkan anggaran di masing-masing perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.
“Iya, harus disegerakan. Begitu sudah keluar register-nya, tinggal bikin Perwal-nya dan anggaran itu sudah harus muncul di masing-masing perangkat dinas yang terkait. Contoh misalkan di Dishub,” ungkapnya.
Amithya juga meminta Pemkot menginventarisasi seluruh ketentuan dalam Perda yang membutuhkan aturan turunan. Dengan begitu, tidak ada amanat regulasi yang terlewat atau justru terkendala karena belum memiliki petunjuk teknis.
Menurutnya, Perda Parkir disusun untuk menjawab berbagai persoalan perparkiran di Kota Malang. Mulai dari penataan juru parkir, pengawasan lokasi parkir, kepatuhan terhadap tarif, hingga penindakan terhadap pelanggaran.
Karena itu, keberadaan Perwal menjadi penting agar ketentuan dalam Perda bisa diterapkan secara maksimal di lapangan.
“Ya, kita kan membuat Perda itu berarti menanggapi permasalahan. Harusnya segala permasalahan yang terinventarisasi itu bisa terselesaikan semua melalui Perda ini ditambah dengan petunjuk teknis dari Perwal itu sendiri,” tuturnya.
Amithya menegaskan, pengesahan Perda tidak boleh hanya menjadi pencapaian administratif. Pemerintah harus memastikan regulasi tersebut benar-benar dijalankan dan memberikan solusi atas persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Terlebih, pembahasan Perda Parkir sebelumnya telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menginventarisasi persoalan sekaligus merumuskan solusi.
“Artinya, apa yang kita kerjakan jadi tidak ada gunanya kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan. Apa yang sudah kita upayakan bersama, mendatangkan para stakeholder, mereka urun rembuk. Banyak orang ikut berpikir tentang Perda ini dan permasalahannya. Ayo kita sama-sama berupaya untuk mewujudkannya secara maksimal,” pungkasnya. (bob)









