Perbincangan Politik Identitas di FGD Cangkir Opini

FGD Cangkir Opini membahas tentang Politik Identitas (dok. Cangkir Opini)
FGD Cangkir Opini membahas tentang Politik Identitas (dok. Cangkir Opini)

Kota Malang, blok-a.com – Politik Identitas menjadi perbincangan di Focus Grup Discussion (FGD) komunitas Cangkir Opini di Malang.

Politik Identitas diklaim masih menjadi cara yang dilakukan pada Pemilu 2024. Namun dampaknya ditakutkan akan menjadi pemecah bela bangsa saat pesta demokrasi itu.

Untuk itu, Cangkir Kopi ingin anak muda lebih peka dan objektif saat Pemilu 2024 nanti dalam menanggapi politik identitas.

Pengamat Politik UMM yang menjadi salah satu pembicara di FGD tersebut, Wahyudi Winarjo memprediksi politik identitas masih akan dipakai di Pemilu 2024 nanti.

Sebab cara tersebut adalah cara efektif dalam meraup suara. Namun, dampaknya adalah memecah antar suku agam ataupun ras nantinya.

Hal ini dikarenakan politik identitas bekerja dengan cara memojokkan atau menjelekkan suku, agama, atau ras lainnya.

“Pada pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia perlulh para calon menunjukan perilaku dewasa seperti tidak memojokkan sekolompok masyarakat. Sebab sudah seyogyanya di tengah pluralitas di Indonesia menghormati kelompok lainnya,” ujarnya.

Terpisah, pembicara lainnya sekaligus jurnalis senior, Ilhamzada memberikan pemaparan dengan menunjukan power point yang berisikan nama para calon beredar di media sosial serta web berita.

Menurutnya, tampilan dari angka -angka yang menunjukan berapa banyak masyarakat online membicarakan para calon dapat mempengaruhi pertimbangan masyarakat saat memilih salah satu calon. Hal inillah yang disebut persepsi, dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor bagaimana politik identitas dapat terjadi.

“Media sosial saat ini, sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat kepada isu -isu tertentu, salah satunya politik atau pemilu nantinya. Rawannnya ketika masyarakat. Khususnya anak muda tidak selektif dalam menerima informasi dan menyebar informasi bisa menjadi awal dari munculnya isu sara ketika politik identitas terjadi saat kontestasi politik nanti,” ujar wartawan olahraga itu.

Pada kesempatan kali ini juga, turut berpendapat Abdul Musawir Yahya selaku Ketua Umum DPP IMM periode 2021-2023. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini menurutnya. Semua calon presiden saat ini yang sudah mendeklarasikan diri memiliki kesempatan serta dukungan yang tentu sama -sama kuat untuk terpilih.

“Hal yang paling jelas saat ini adalah, apabila presiden saat ini Pak Jokowi mendukung salah satu calon. Maka jelas calon itu akan segera semakin dilirik oleh masyarakat,” ujar pria kelahiran makassar ini.

Aulia dari komunitas Perempuan Merah, memberikan respon tentang bagaimana pembahasan didalam kontestasi politik nantinya tidak jauh -jauh dari pemerintahan, ekonomi ataupun hukum. Akan tetapi yang cukup disayangkan adalah di Indonesia sendiri belum memberikan respon yang tampak diperhatikan isu kesetaraan gender. Padahal, isu ini sendiri sudah menjadi isu global dengan tertuangnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals).

“Sudah saatnya isu soal kesetaraan gender ini menjadi pembahasan dalam forum para pemimpin negeri ini. Sebab, keharmonisan serta toleransi yang digandeng melalui isu kesetaraan gender dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kedewasaan pada iklim kontestasi politik di Indonesia kedepannya,” ujarnya. (bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?