Blitar, blok-a.com – Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif parkir di Kota Blitar mendapat penolakan dari perwakilan juru parkir (jukir).
Penurunan tarif parkir ini direncanakan dari yang semula untuk roda Rp.2000 menjadi Rp1.000, sementara roda empat tidak ada perubahan yaitu Rp3.000.
Para jukir khawatir penurunan tarif akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Paguyuban Parkir Kota Blitar, Bambang Suharto, saat ditemui di kantor Dinas Perhubungan Kota Blitar, Rabu (28/5/2025).
Bambang Suharto menegaskan penolakan tersebut didasari atas keprihatinan akan berkurangnya pendapatan jika tarif parkir diturunkan.
“Sejauh ini, selama tarif parkir tidak diturunkan, kesejahteraan kami masih terjaga. Penurunan tarif akan berdampak langsung pada pendapatan para jukir dan mengurangi kesejahteraan mereka,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, bahwa selama ini pembagian pendapatan antara jukir dan pemerintah daerah diatur dengan skema bagi hasil.
“Biasanya pembagiannya 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk jukir. Yang terpenting bagi kami adalah kesejahteraan para jukir tetap terjamin, terlepas dari besaran tarif parkir yang berlaku,” jelasnya.
Bambang Suharto mengaku mendapatkan informasi rencana penurunan tarif parkir ini dari media sosial.
“Kami mendapatkan informasi ini dari TikTok dan media sosial lainnya. Sampai saat ini belum ada komunikasi resmi dari pemerintah terkait rencana tersebut,” ujarnya.
Bambang berharap pemerintah daerah dapat berkomunikasi secara langsung dengan paguyuban jukir untuk membahas rencana tersebut, agar kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas utama.
“Yang kami harapkan adalah adanya komunikasi dan dialog yang baik dengan pemerintah, sehingga kesejahteraan jukir tetap terjaga,” imbuhnya.
Bambang juga menjelaskan bentuk kesejahteraan yang selama ini mereka terima dari Pemkot Blitar.
“Kami mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulan, seragam satu kali dalam setahun (sebelumnya dua kali setahun), dan bingkisan hari raya. Kami berharap tambahan kesejahteraan lain dapat diberikan sebagai kompensasi jika terjadi penurunan tarif parkir,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar, Juari menjelaskan, bahwa saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.
“Itu teman-teman jukir itu biasa ke sini kalau ada yang perlu dikoordinasikan, mesti ke sini tanya,” kata Juari.
Juari menekankan pentingnya koordinasi dan hubungan baik antara Dishub dan para jukir. Ia menggambarkan hubungan tersebut sebagai hubungan “bapak dan anak”.
“Kita kan dengan jukir semacam bapak dan anak, seperti itu kan. Ada apa-apa di lapangan kita saling koordinasi,” tambahnya.
Ia mengakui telah mendengar wacana penurunan tarif parkir yang beredar di luar.
“Ya ini, bagaimana wacana di luar itu terkait dengan apa rencana penurunan tarif itu ditanyakan dan sebagainya,” jelasnya.
Namun, Juari menegaskan bahwa hingga saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Enggak masalah, di sini program Pak Wali mungkin demi untuk masyarakatnya dan sebagainya. Jadi ini menanyakan terkait program-program di pemerintah, khususnya masalah parkir, gitu,” tandasnya.
Lebih lanjut, Juari menjelaskan, bahwa proses penurunan tarif membutuhkan aturan yang lebih dulu disiapkan.
“Dalam pembahasan tentunya diperlukan satu aturan yang lebih dahulu. Jadi kita bahas dulu pembahasan eh peraturannya. Jadi sampai saat ini masih ada pembahasan aturan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan semua pihak sebelum rencana penurunan tarif dijalankan.
“Kalau realisasinya, tentunya tunggu kesiapan semuanya, peraturannya sudah siap, kalau memang tempatnya sudah siap, lokasinya sudah siap, jukirnya sudah siap dan sebagainya,” jelasnya.
Juari menambahkan bahwa pembahasan rencana penurunan tarif juga melibatkan para jukir.
“Pembahasan ini, nanti juga melibatkan para jukir,” imbuhnya.
Juari memastikan akan menyampaikan informasi terkait perkembangan rencana tersebut kepada seluruh pihak terkait, termasuk para jukir dan pimpinan.
“Tentunya seperti itu. Nanti kan juga akan saya sampaikan kepada pihak-pihak termasuk kepada pimpinan, kan seperti itu. Jangan kita tidak ngomong ke mana-mana, tapi ngomong ke Bapak Wali, wajar itu,” pungkas Juari. (jar/lio)