Blitar, blok-a.com – Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Mohammad Trijanto melontarkan kritik tajam terhadap mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Blitar.
Ia menilai bahwa kebuntuan antara pemerintah daerah dan DPRD mencerminkan dominasi kepentingan politik yang mengesampingkan kesejahteraan rakyat.
“APBD seharusnya menjadi kitab suci pembangunan daerah, bukan buku tabungan politik bagi segelintir elite. Saat ini, politik lebih fokus menghitung return of investment dari modal politik ketimbang menghitung return of happiness bagi rakyat,” kata Mohammad Trijanto, Jumat (28/8/2025).
Trijanto mengingatkan bahwa Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Jika kondisi ini berlanjut, jujur saja, APBD kita sudah mirip sapi perah yang diperas oleh elit, sementara rakyat hanya mendapatkan ampas berupa rumput kering,” tandasnya.
Ia juga memperingatkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor.
“Menyandera APBD demi kepentingan golongan bukan hanya pelanggaran etika politik, tetapi juga dapat dijerat hukum. KRPK akan terus mengawal dan siap melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Trijanto menilai fenomena ini sejalan dengan teori “iron law of oligarchy” yang dikemukakan oleh Robert Michels, di mana partai politik dan lembaga perwakilan lebih sibuk mengurus kepentingan segelintir elite ketimbang rakyat.
“Jika rakyat mengkritik, jawaban yang diberikan sering kali hanya untuk kepentingan mereka sendiri,” sindirnya.
Trijanto mengajak rakyat untuk tidak lagi menjadi “penonton sinetron politik musim APBD.”
“Korupsi bukanlah takdir, melainkan kejahatan yang harus dilawan bersama,” pungkas Trijanto. (jar/lio)