KABUPATEN MALANG – Satpol PP Kabupaten Malang menjadwalkan pemanggilan terhadap pengelola Hotel Bounty, Kepanjen pada Senin (4/1).
Tujuan pemanggilan tersebut pasca pengelola hotel Bounty memperbolehkan enam orang dari luar daerah menginap tanpa membawa hasil tes rapid. Serta membiarkan 50 pasangan yang bukan satu keluarga berkumpul di malam tahun baru, Kamis (31/12) kemarin.
“Iya kami jadwalkan pemanggilan karena melanggar Surat Edaran Bupati Malang yang mana sudah disosialisasikan bahwa setiap hotel atau penginapan musti mengecek tes rapid untuk pengunjung dari luar kabupaten. Tapi pengelola masih memperbolehkan. Dan pengelola juga membiarkan berkumpulnya pasangan bukan satu keluarga ini kan juga bahaya penularan Covid-19. Maka dari itu, kami mintai keterangan Senin (4/1) besok,” kata Bowo, Kepala Bidang Penagakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang ke Blok-A.
Bowo melanjutkan, jika pengelola saat dimintai keterangan Senin (4/1) besok mengakui, melakukan pembiaran, maka akan ada sanksi administratif yang akan dikenai.
“Nanti kami kenai sanksi administratif dan teguran kalau sampai mengulangi lagi ya kami bakal lakukan penutupan,” tutup ia.
Sebagai informasi, pada malam tahun baru 2021 kemarin setidaknya Satpol PP Kabupaten Malang menggelar operasi yustisi.
Hasilnya Satpol PP menemukan 50 pasangan di luar nikah yang bermalam di Hotel Bounty dan juga 6 orang dari luar Kabupaten Malang yang menginap di penginapan tersebut.
Satpol PP lalu memberikan pengarahan dan mengambil Kartu Tanda Penduduk dari 49 pasangan di luar nikah tersebut. Kemudian baru bisa diambil pada Senin (4/1).
Sementara satu pasangan karena di bawah umur dipulangkan dan diserahkan ke orang tua. Untuk 6 orang dari luar Kabupaten Malang yang tidak membawa hasil tes rapid antigen ataupun antibodi langsung dipulangkan.