Banyuwangi blok-a.com – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GRTA) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) melakukan validasi data di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Senin (10/10/2022) siang.
Obyek TORA di Dusun Wonoasih dan Dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo seluas 5200 hektar, dengan jumlah pemohon sebanyak 3000 lebih pemohon. Untuk memastikan kebenaran pemohon, tim GRTA melakukan pendataan di dua Dusun tersebut.

“Kami melakukan pendataan di Desa Bumiharjo ini jadwalnya hanya dua hari. Namun, waktu dua hari tersebut masih belum cukup,” kata Samsi salah tim GRTA Banyuwangi.
Samsi menegaskan, untuk mengurus TORA pihak pemohon tidak dikenakan biaya sepeserpun.
“Program TORA ini program dari pemerintah pusat, untuk mengurus pihak pemohon tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Samsi ketika mendatangi kantor Desa Bumiharjo.
Di Desa Bumiharjo, ribuan pemohon yang ada di dusun Bumiharjo untuk mengurus TORA dikenakan biaya Rp750,- permeter persegi, dan setiap bidang tanah yang dimohonkan, oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Bumiharjo diwajibkan membayar uang tanda jadi sebesar Rp 100 ribu.
Biaya tanda jadi ini, Pemdes Bumiharjo memerintahkan setiap RT untuk menarik biaya kepada para pemohon.
“Saya memiliki lima bidang, saya disuruh membayar Rp 500 ribu,” kata Warga Dusun Wonoasih sembari menunjukkan kwitansi bukti pembayaran tanda jadi.
Sementara, Kepala Desa Bumiharjo, Tupon membantah jika Pemdes Bumiharjo memerintahkan RT untuk menarik biaya TORA kepada pemohon.
“Tidak benar itu, kami tidak pernah memerintahkan RT untuk menarik biaya TORA,” bantahnya di kantor Desa Bumiharjo.
Menurut Tupon, terkait penarikan biaya itu, di Desa ini ada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bumi TORA Bumiharjo, namun pihaknya tidak tahu apakah penarikan uang berdalih uang tanda jadi tersebut atas inisiatif Pokmas tersebut.
“Kalau Pemdes Bumiharjo tidak pernah menyuruh RT untuk menarik biaya kepada pemohon, entah kalau Pokmas,” dalihnya. (Gim)










Balas