Magetan, blok-a.com – Anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Magetan tahun 2025 kembali menuai sorotan. Meski disebut telah dilakukan efisiensi, jumlahnya masih mencapai Rp16,05 miliar.
Besaran anggaran ini dinilai kontras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara agar dana publik dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Forum Rumah Kita, organisasi pemantau kebijakan publik, menjadi pihak yang paling vokal menyoroti penggunaan dana tersebut. Mereka menilai DPRD Magetan harus membuka semua informasi terkait perjalanan dinas yang menelan belasan miliar rupiah itu.
“Masyarakat berhak tahu ke mana saja anggota DPRD bepergian, apa tujuannya, dan apa hasil nyata dari kunjungan itu bagi daerah,” tegas Divisi Data dan Sumber Daya Forum Rumah Kita, Jumat (1/8/2025).
Forum Rumah Kita menekankan ada empat poin penting yang wajib dijelaskan DPRD kepada publik:
- Lokasi Kunjungan. Masyarakat perlu tahu destinasi perjalanan, baik di dalam maupun luar daerah, dan sejauh mana relevansinya bagi pembangunan Magetan.
- Tujuan Perjalanan. Setiap kunjungan harus memiliki sasaran jelas, bukan sekadar agenda seremonial.
- Hasil dan Manfaat. Laporan perjalanan dinas harus menunjukkan rekomendasi atau manfaat nyata bagi daerah.
- Rincian Anggaran. Detail biaya, mulai dari transportasi hingga akomodasi, perlu dibuka agar publik yakin dana digunakan sesuai aturan.
Forum Rumah Kita juga menyoroti langkah efisiensi di daerah lain. DPRD Sumenep, misalnya, memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp10 miliar dari total Rp21,11 miliar.
DPRD Magetan mengklaim telah menghemat Rp18 miliar, namun sisa anggaran sebesar Rp16,05 miliar disebut hampir setara dengan pembangunan infrastruktur yang gagal terealisasi akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Pemangkasan anggaran bukan sekadar memotong angka, tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata,” kritik Forum Rumah Kita.
Forum Rumah Kita mendesak DPRD Magetan mempublikasikan laporan perjalanan dinas secara rinci serta membuka diri untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga masyarakat sipil.
“DPRD Magetan harus segera merespons dengan transparansi penuh. Masyarakat berhak tahu ke mana saja anggota DPRD bepergian, apa tujuannya, dan bagaimana hasilnya bermanfaat bagi daerah,” tambah Forum Rumah Kita.(nan/lio)