Kabupaten Malang, Blok-a.com – Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang akan berikan dukungan anggaran, khususnya di bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023.
Salah satu yang menjadi fokus serius DPRD Kabupaten Malang dalam pembahasan PAK 2023 yakni, perubahan anggaran untuk Universal Healthy Coverage (UHC) yang didalamnya terdapat program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang, Amarta Farza menyebut, hingga saat ini Banggar masih menunggu format yang diajukan oleh pihak Pemkab Malang melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Jadi TAPD yang mewakili Pemkab akan mengajukan ke DPRD, nah ini yang kita tunggu. Nanti kalau sudah mengajukan, kita akan dibahas di PAK,” ujar Amarta saat dikonfirmasi beberapa hari lalu.
Yang mana, PAK akan segera disahkan pada akhir bulan 9, tepatnya pada tanggal 30 September 2023 mendatang.
Ia menyebut, DPRD bersama dengan Pemkab Malang bersepakat, bahwa UHC akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Sehingga, PBID akan diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.
“Nah ini kalau UHC kemarin, kesepakatannya kita berdiskusi dengan Pemkab Malang akan kita akan fokuskan pada mereka yang merupakan masyarakat miskin. Jadi kalau tidak mampu atau miskin, wajib untuk kita support,” jelasnya.
Oleh sebab itu pula, Pemkab dan DPRD mengalokasikan sementara jelang perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023 sebesar Rp32 Miliar. Yakni tambaham untuk anggaran kesehatan pendukung UCH.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya pergeseran besaran, kata Armarta, hal tersebut akan tergantung pada tambahan dana dari beberapa sumber lain. Seperti dana hibah dari provinsi maupun pemerintah pusat.
“Melihat kondisi pendapatan, apakah ada hibah dari provinsi atau pusat. Juga melihat efisiensi anggaran daerah. Efisiensi dari operasional kita kolaborasikan mensupport prioritas program utamanya pelayanan dasar,” pungkasnya. (ptu/bob)
