BLOK-A – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini memberi pernyataan tak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksin corona.
Mereka menganggap mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga akan menjadikan bumerang yang memicu mereka malah bersikap antipati terkait vaksin Covid-19.
“Saya tidak yakin bahwa mandat tersebut (wajib vaksin) jadi arah kebijakan yang tepat,” kata Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O’Brien, dalam jumpa pers virtual pada Desember lalu.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berpendapat meyakinkan manfaat terkait vaksin jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi ketimbang mewajibkannya, karena menganggap memaksa orang untuk divaksinasi adalah cara yang kurang tepat untuk mempromosikan vaksinasi Covid-19.
Namun, WHO juga memberikan kebebasan bagi seluruh negara untuk melaksanakan kampanye vaksinasi corona.
“Akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa ada kewajiban [untuk divaksinasi]. Saya tidak berpikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan vaksinasi,” ucapnya.
O’Brien juga mengungkapkan jika beberapa profesi seperti tenaga medis memang seharusnya mendapat fasilitas vaksinasi corona demi keselamatan staf dan rumah sakit.
Kendati demikian, WHO pun tak memungkiri masih banyak pihak yang meragukan efektivitas dan keamanan vaksin corona.
Direktur Urusan Darurat WHO, Michael Ryan, mengungkap pihaknya dan seluruh kepentingan di dunia perlu berjuang meyakinkan masyarakat umum agar mau divaksinasi.
“Cerita soal vaksin adalah berita bagus. Ini adalah kemenangan usaha manusia atas musuh mikroba. Kita perlu meyakinkan orang dan kita perlu meyakinkan mereka,” kata Ryan, sebagaimana dikutip dari AFP, Rabu (13/1).
Sementara itu, pada hari ini, Indonesia telah memulai vaksinasi Covid-19 yang dimulai dari Presiden Jokowi sebagai orang pertama yang divaksinasi. Presiden menerima suntikan dosis pertama vaksin corona buatan Sinovac Biotech, China.
Semua warga Indonesia diwajibkan turut serta dalam program vaksinasi. Jika menolak divaksinasi, maka pemerintah akan memberlakukan sanksi pidana.