KABUPATEN MALANG – Masa kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 segera berakhir. Pasalnya, 5 Desember besok sudah mulai memasuki masa tenang kampanye.
Seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) pun serentak akan diturunkan di kawasan Kabupaten Malang.
Permasalahannya, APK paslon (pasangan calon) di Pilbup Malang 2020 tidak hanya dipasang di Kabupaten Malang. Di daerah tetangga seperti Kota Malang dan Kota Batu juga terlihat baliho, banner atau billboard paslon terpasang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi mengaku ada kendala terkait penurunan APK di Kota Malang dan Kota Batu.
Pasalnya, APK yang dipasang di dua kota tersebut bukanlah daerah tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Malang.
“Tapi demi keadilan kami musti menurunkan APK yang ada di dua kota itu. Kan wilayahnya (Kota Malang dan Kota Batu) di lingkup Kabupaten Malang,” kata Wahyudi.
Untuk itu, Wahyudi telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Malang maupun Kota Batu. Hasilnya, kata ia, Bawaslu Kota Malang dan Kota Batu ternyata juga kesulitan untuk menurunkan APK yang tersebar di wilayahnya.
“Karena mereka (Bawaslu Kota Malang dan Kota Batu) perlu berkoordinasi lagi dengan stakeholder setempat. Takutnya kalau memang APK itu berbayar ya kan tidak bisa sewenang-wenangnya ditindak,” kata ia.
Saat disinggung solusi apa yang harus dilakukan untuk menertibkan APK di dua kota tetangga itu, Wahyudi saat ini tengah berkoordinasi dengan Liason Officer (LO) tiga paslon Pilbup Malang 2020.
“Untuk membantu penertiban APK yang berada di Kota Malang dan Kota Batu dan supaya masa tenang bisa berlangsung kondusif dan damai sebelum pemungutan suara 9 Desember,” tutupnya.