Kabupaten Malang, Blok-a.com – Diduga adanya bantuan yang tak tepat sasaran, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang terpaksa menonaktifkan penerima program jaminan kesehatan sebanyak 600 ribu lebih muai 1 Agustus 2023.
Penonaktifan program jaminan kesehatan tersebut diberlakukan secara sementara selama satu bulan, guna dilakukan pemutakhiran data oleh Dinkes Kabupaten Malang melalui verifikasi di tingkat desa/kelurahan.
Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Wiyanto Widjoyo mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemutakhiran data untuk sekitar kurang lebih 260 ribu jiwa.
Angka tersebut sekaligus menjadi batasan kemampuan APBD untuk program BPJS, yang mana disesuaikan dengan persentase warga miskin di Kabupaten Malang.
“Asumsinya kemiskinan Kabupaten Malang dari warga 2,6 juta, warga miskinnya cuma 260 ribu, sepuluh persennya. Itu kita cover dengan PBID untuk biaya warga miskin,” jelas Wiyanto saat ditemui, Kamis (3/8/2023).
Dibandingkan dengan data sebelumnya, yakni lebih dari 678 ribu jiwa yang terdaftar, maka Wiyanto menafsirkan ada kelebihan penerima yang dibiayai secara gratis melalui BPJS.
“Yang peserta mandiri beralih ke PBID, jadi 679 itu yang saya cut. Jadi sebenarnya kalau dikatakan miskin, masyarakat itu bukan miskin. Jadi salah sasaran istilahnya,” jelas Wiyanto.
Wiyanto menambahkan, pembengkakan jumlah penerima tersebut merupakan dampak dari kebijakan UHC yang dimanfaatkan masyarakat yang tidak sesuai kriteria warga miskin bergeser ke PBID. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang terbatas membengkak.
Dengan demikian, ia melakukan pemutakhiran data untuk mendari masyarakat miskin sebanyak kurang lebih 259 ribu jiwa untuk didata dan dimasukkan kembali sebagai data penerima jaminan kesehatan.
“Langkah selanjutnya mencari lagi masyarakat miskin sebanyak 259 ribu, supaya untuk bisa mencapai 75 persen dari penduduk itu UHC. Kita verifikasi ulang desa-desa,” pungkasnya. (ptu)