Blitar, blok-a.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Blitar, Jalan Merdeka, Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Polres Blitar, Kamis (21/12/2023).
Mereka menuntut tangkap dan tahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri, tangkap dan tahan DPO pembuat surat palsu KPK terhadap Bupati Blitar tahun 2018, bongkar dugaan tambak udang ilegal di kawasan hutan lindung di perbatasan Kabupaten Blitar dan Tulungagung.
Selanjutnya tuntaskan dugaan kasus korupsi yang mandek di Polres dan Kejari Blitar, tangkap dan adili para pelaku money politik, dan wujudkan pemilu bersih tanpa adanya money politik.
Aksi massa tersebut dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2023 dengan tema Tegakan Supremasi Hukum dan Lawan Politik Uang.
Dalam aksinya, selain berorasi massa juga membentangkan sejumlah poster diantaranya bertuliskan ‘Gila Korupsi merejalela’, ‘Hancurkan sarang koruptor’, ‘Pemilu 2024 ASN harus netral tolak politik uang Pemilu luber & jurdil’, ‘Apa gunanya APH jika koruptor merajalela?’ dan ‘Awas bahaya laten korupsi’.
Ketua KRPK Mohammad Trianto dalam orasinya, menyoroti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan politisi.
“Indonesia negara kaya raya tapi masyarakatnya masih banyak menderita. Pengangguran merajalela. i
Ini adalah efek dari korupsi,” teriak M Trianto.
Selain itu, Trianto juga mengapresiasi kinerja APH atas ditangkapnya sejumlah pejabat di antaranya SYL mantan Menteri Pertanian, Ketua KPK non aktif Firli Bahuri, Kajari Bondowoso dan operasi tangkap tangan Gubernur Maluku Utara.
Trianto berharap aparat penegak hukum di Blitar, juga komitmen menangani kasus-kasus hukum yang lama mandeg dan tidak tertangani.
“Tambang ilegal bertebaran di Blitar Utara, tambak udang di Blitar Selatan. Kasus pajak juga membutuhkan komitmen penegak hukum. Supremasi hukum hanya dijadikan menghancurkan lawan politik. Kita berharap Pemilu sepakat melawan money politik yang hanya menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin korupsi,” tandasnya.
Massa KRPK dan FMR usai berorasi ditemui Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono.
“Pak Wali Kota dan saya sangat berkomitmen dan semangat apa yang menjadi aspirasi. Kami setuju dengan momentum hari korupsi sedunia. Kota Blitar harus menjadi contoh dan kejadian di daerah lain tidak terjadi di Blitar Raya,” kata Priyo Suhartono.
Usai melakukan aksi, Sekda Kota Blitar diminta menandatangani pakta integritas, dan menandatangani sepanduk bertuliskan ‘Tolak Politik Uang’.
Selanjutnya, mereka meneruskan aksinya di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan Polres Blitar dengan tuntutan yang sama.(jar/lio)