KOTA MALANG – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2021 resmi dinaikkan. Meskipun begitu, ada perbandingan antara permintaan buruh dan jumlah peningkatan upah tersebut.
Buruh meminta idealnya ada kenaikan hingga Rp 600 ribu. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan menaikkan Rp 100 ribu.
Dengan adanya perbedaan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur (Kadisnakertrans Jatim) Himawan Estu Bagijo menyarankan buruh tidak perlu risau.
Karena provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu provinsi yang tidak memakai patokan UMP sebagai standar pengupahan.
“Karena UMP baru ada tahun 2018. Dan kota/kabupaten di Jawa Timur itu standarnya selalu UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Dan UMK ini yang selalu dipakai buruh untuk standar upah,” kata Himawan.
Himawan pun berujar, fungsi UMP ini pun bisa berbeda dengan apa yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sejak dulu tidak ada UMK, dan yang dipakai patokan adalah UMP.
“Jadi wajar kalau Jakarta ingin dinaikkan. Kalau di Jawa Timur ya meskipun naik gak naik ya sama aja. Lagi-lagi UMK yang akan dijadikan patokan, bukan UMP,” kata Himawan.
Himawan juga mengatakan, buruh seharusnya bersyukur dengan adanya langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menaikkan 5,65 persen.
“Harusnya bersyukur meskipun UMP Jawa Timur ini terkecil. Tapi Gubernur Jatim masih berani menaikan dengan tidak menurut SE Menaker,” tutupnya.