Bojonegoro, blok-a.com – Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, sangat prihatin atas aksi demonstrasi yang melibatkan anak-anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Aksi demo tersebut melibatkan puluhan wali murid dari SDN Sumberejo III dan SDN Megale I, yang berlangsung di gedung DPRD dan Kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro.
Bupati Anna sangat menyayangkan adanya anak-anak yang terlibat dalam aksi demo ini, karena diyakini bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Selain itu, dia menyoroti kalimat-kalimat yang kurang senonoh dalam video yang beredar di media sosial, yang bisa merusak karakter anak-anak bangsa sebagai generasi penerus.
“Saya merasa sangat prihatin dengan aksi demo yang menyertakan anak-anak. Apalagi kalimat yang disuarakan melalui video yang banyak beredar di medsos kurang senonoh. Dan ini dapat merusak karakter anak-anak bangsa generasi penerus,” tegas Bupati Anna pada Jumat (21/07/2023).
Bupati menegaskan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demo adalah langkah yang tidak tepat. Ia menekankan bahwa masih ada banyak cara lain untuk berpolitik dan menyuarakan pendapat tanpa mengorbankan masa depan anak-anak. Menurutnya, citra pemerintah juga bisa dibangun dengan cara yang lebih santun.
“Bolehlah kita berpolitik, tapi membangun citra dengan cara yang lebih santun, tanpa mengorbankan masa depan anak-anak kan bisa. Kasihan anak-anak dieksploitasi seperti ini,” jelasnya.
Bupati Anna menjelaskan bahwa kebijakan merger sekolah telah diambil secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan guru di setiap desa.
Jumlah guru yang tersedia terbatas, sementara setiap desa memiliki sekolah dasar. Oleh karena itu, keputusan merger diambil untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
“Tiap sekolah ada 1 sampai 6 kelas dan terpenuhi 6 guru, 1 kepala sekolah, 1 guru pendidikan agama Islam, dan 1 guru olahraga. Total itu harus 9 orang,” jelasnya.
Proses merger ini berlangsung pada tanggal 17-18 Juli 2023, yang merupakan proses penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang terlibat. Namun, karena tanggal 18 merupakan hari libur, pihak Dinas Pendidikan mengirimkan kendaraan untuk menjemput para murid keesokan harinya. Akan tetapi, mereka malah diajak berdemo.
Bupati sangat menyayangkan eksploitasi anak-anak dalam aksi demonstrasi ini, terutama karena anak-anak harus absen dari sekolah selama seminggu. Dia juga bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dari aksi tersebut. Karena diyakini bahwa demonstrasi seperti ini dapat merusak karakter dan mental anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Sebagai informasi, kebijakan merger sekolah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan penting seperti jumlah murid yang sangat sedikit, rasio guru yang tidak seimbang, dan jarak yang sangat dekat antara sekolah-sekolah terkait.
Sebanyak 11 atau 13 sekolah telah menjalani proses merger selama setahun terakhir, dan keputusan ini sesuai dengan peraturan dan standar dalam sistem pendidikan. Salah satu alasan utama di balik merger ini adalah jumlah murid yang sangat sedikit di beberapa sekolah.(sil/lio/adv)