BGN Ancam Tutup Permanen Dapur MBG Tak Penuhi SLHS

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono saat berkunjung ke Pondok Ketapang, Kabupaten Malang (foto: blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono saat berkunjung ke Pondok Ketapang, Kabupaten Malang (foto: blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi. Kelengkapan sertifikasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menjadi salah satu aspek yang diperketat dalam evaluasi operasional dapur.

Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan kebijakan tersebut saat berkunjung ke Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2026).

Ia mengatakan, seluruh SPPG kini menjalani penilaian atau grading untuk memastikan kelayakan operasional, mulai dari administrasi, kebersihan hingga keamanan pangan. Dapur yang tidak memiliki sertifikasi higienitas sesuai ketentuan tidak diperkenankan melanjutkan pelayanan.

“Kalau dia ternyata sertifikasinya tidak ada, langsung tutup permanen. Tidak ada lagi. Tidak mungkin kita kasih makan dari dapur yang tidak tersertifikasi higienitasnya,” tegas Sudaryono.

Pengetatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG. BGN juga menyoroti kapasitas dapur yang harus sebanding dengan jumlah penerima manfaat agar proses memasak hingga distribusi makanan tidak mengalami kendala.

Dapur dengan kapasitas produksi terbatas tetapi melayani terlalu banyak penerima manfaat berpotensi mengalami keterlambatan penyajian. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas makanan dan meningkatkan risiko kerusakan apabila makanan terlalu lama dibiarkan.

Sudaryono mengaku belum memiliki data pasti mengenai jumlah dapur MBG yang telah ditutup di Jawa Timur. Namun, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan unit.

“Kalau ditotal-total mungkin sudah lebih dari 3.000 dapur tutup,” ujarnya.

BGN menegaskan, evaluasi dan penutupan SPPG bukan untuk mengejar pengurangan jumlah dapur, melainkan memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan. Dapur yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan dipertahankan untuk melayani penerima manfaat.

Sudaryono juga mengingatkan agar dapur tidak memaksakan produksi melebihi kemampuan, terutama jika menyebabkan jeda waktu terlalu lama antara proses memasak dan makanan dikonsumsi.

“Jangan sampai dapurnya kecil tetapi porsinya banyak sehingga ada delay. Masak matang ditinggal, masak lagi, sehingga disinyalir bisa berbahaya karena ada delay tadi dan makanannya rawan rusak,” pungkasnya.

Sebelum menyampaikan keterangan, Sudaryono tiba di Pondok Ketapang sekitar pukul 11.00 WIB. Ia terlebih dahulu berziarah ke makam yang berada di kompleks pondok pesantren, berdoa, serta menaburkan bunga di makam-makam tersebut. (yog)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com

Jurnalis yang bertugas di wilayah Malang Raya. Fokus peliputan pada isu sosial, politik, pemerintahan dan peristiwa terkini.