BLOK-A – Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada lembaga jasa yang tidak agresif dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan.
Upaya ini memang dimaksudkan untuk perbankan kegiatan intermediasi sebagai proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
“Supaya tidak jadi bank malas,” ujar Juda dalam webinar pada hari Jumat (26/03).
Juda menjelaskan, dari otoritas moneter ini telah menemukan banyaknya bank yang lebih memilih menempatkan dananya ke intrumen keuangannya yang lebh aman untuk memperoleh hasil tetap dibandingkan menyalurkan dalam bentuk kredit.
“Banyak (bank) yang menaruh dananya di SBN (Surat Berharga Negara) karena free resk and return-nya bagus,” lanjutnya.
Solusi yang diberikan oleh Juda sendiri menyebutkan Bank Indonesia akan memberlakukan sanksi berupa giro Makroprudensial Intermedation Ratio (RIM) dan Syariah Makroprudensial Intermediasi Ratio (RIMS) untuk ditempatkan di bank sentral.
Batasan resmi ditetapkan pada 1 Mei dengan ketentuan bank level RIM/RIMS di bawah 75 persen wajib memenuhi penempatan giro di BI. Selanjutnya dilanjut pada bulan Januari 2022 besaran RIM/RIMS akan diperbesar menjadi minimal 84 persen.
Angka tersebut sebenarnya masih bentuk pelonggaran yang diberikan oleh BI beberapa waktu yang lalu untuk perbankan nasional yang membutuhkan likuiditas yang wajar. Namun, karena likuiditas tahun ini mulai membanjir, BI merasa berkepentingan untuk mengetatkan RIM/RIMS ke level 84-94 persen di tahun 2022.
“Tahun lalu santai karena banyak (bank) yang butuh likuiditas. Tapi sekarang kita akan beri sanksi jika likuiditasnya banyak tapi malah disimpan di SBN dan tidak mau menyalurkan kredit,” jelas Juda.
Seiring berjalannya regulasi dari tahun 2018 ini, maka instrumen strategipun dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan sektor riil sesuai kapasitas dan sasaran pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati – hatian.