Probolinggo blok-a.com – Anggota DPR RI Dan Kades Sumbersuko Soroti Tingginya Stunting, Penanganan Kolaboratif Perlu Ditingkatkan
Sosialisasi dan peringatan bahaya stunting bagi anak-anak Indonesia masih terus dilakukan oleh pemerintah agar prevalensinya yang saat ini sebesar 24, 4 persen dapat terus turun.
Kasus stunting lebih banyak terjadi pada masyarakat kurang mampu. Tetapi penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja jika ibu hamil dan keluarganya tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengasuhan anak sejak dalam kandungan.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Probolinggo, Anggota Komisi X DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur, dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri terus mendukung pemerintah memberi perhatian khusus terhadap Program percepatan penurunan stunting.
Stunting merupakan kekurangan gizi kronis pada bayi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak sehingga kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya.
“Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah,”ujar Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri, usai mengikuti Harganas ke-29 tahun 2022, di Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Rabu (29/6/2022).
Haerul Amri mengatakan, anak dan balita merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Semua berharap bahwa persoalan stunting, kematian ibu atau kematian bayi bisa ditekan dengan berbagai langkah kolaboratif. Bahkan, mendorong pemerintah memberi perhatian khusus terhadap stunting ini.
Disisi lain, persoalan stunting menyangkut masa depan penerus bangsa agar menjadi generasi berkualitas dan mampu berdaya saing. Menyadari untuk mengatasi stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah.
Begitu juga, upaya penanganan bersama dengan melibatkan banyak pihak perlu terus dilakukan. Apalagi upaya mendukung percepatan penurunan stunting ini di antaranya melalui penambahan gizi kepada masyarakat.
“Permasalahan keluarga, terutama permasalahan ekonomi juga berperan dalam memperburuk kondisi stunting. Karenanya, pemerintah perlu melakukan pendampingan dalam upaya mengatasi stunting ini. Misalnya, bantuan peningkatan gizi kepada masyarakat,”tandasnya.
Saat ini, angka stunting secara nasional sampai di angka 6,1 juta dari 25 juta bayi atau 24,4 persen. Sedangkan total angka stunting di Jawa Timur sebanyak 25 persen.
“Ada 4 kabupaten di Jatim yang angka stunting tinggi. Yakni, Bangkalan 38,9 persen, Pamekasan 38,7 persen, Bondowoso 37,0 persen, dan Lumajang 30,1 persen. Kabupaten masuk Stunting rendah diangka 12.833 bayi dari 79.497 bayi atau 16,24 persen. Kalau saya lihat variabel yang ada, rata-rata disebabkan oleh lingkungannya,”ucap Haerul Amri.
Sementara Kepala Desa Sumber Suko, Rini Handayani mengaku mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting. Sebab, pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan penurunan angka stunting.
“Tentu ini menjadi tugas bagi kami dalam mempercepat penurunan angka stunting mulai dari hulu hingga hilir agar ke depan persoalan stunting bisa ditekan untuk jumlah kasusnya. Kami akan terus bergotong royong dalam menyelesaikan persoalan stunting,”pungkasnya.(Inos)