Aktivis 98 dan Yaperma Dampingi Warga Tuntut Ganti Rugi Tanah ke Bupati Gresik

Lokasi tanah dan bangunan milik warga yang masuk daftar rehabilitasi kali Lamong yang belum dibayar ganti rugi oleh Pemkab Gresik.
Lokasi tanah dan bangunan milik warga yang masuk daftar rehabilitasi kali Lamong yang belum dibayar ganti rugi oleh Pemkab Gresik.

Gresik, blok-a.com – Dua warga Desa Jono, Kecamatan Cermee, Kabupaten Gresik, menuntut ganti rugi atas tanah yang telah terpakai untuk proyek Tanggul Kali Lamong.

Mereka, Haji Marlin dan Senawi Pak Wujud, didampingi Aktivis98 dan Yaperma, berkirim surat kepada Bupati Gresik, atas tanah seluas sekitar 1150 meter persegi di Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang belum diselesaikan ganti ruginya.

Zainal, Aktivis 98 mengatakan, pihaknya merasa iba melihat kondisi kedua warga yang tanahnya terdampak rehabilitasi kali Lamong.

Sejumlah warga lain telah mendapatkan ganti rugi sesuai Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, SK Bupati Gresik nomor 050/320/HK/437.12/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan sistem pengendalian banjir kali Lamong dan surat Pj Sekda Pemkab Gresik nomor 590/524/437.89/2021 tanggal 31 Juni 2021 perihal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum pengendalian banjir kali Lamong di Desa Tambakberas, Jono, Morowudi, dan Suko Anyar Kecamatan Cerme.

“Sudah diterbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur nomor 143/SK-45.AT.02.02/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang penugasan Kepala BPN/ATR Kabupaten Gresik, menerbitkan surat nomor : 269/KEP-35.25/VI/2021 tentang susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah satuan tugas A dan B dan sekretariat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pengembangan sistem pengendalian banjir kali Lamong,” ujar Zainal.

Berkaca dari situlah, pihaknya mendampingi masyarakat karena ada ketimpangan terjadi.

Bermula dari sosialisasi di Balai Desa Jono di 2020 bersama para petani yang terdampak proyek strategis Nasional untuk pengendalian banjir Kali Lamong terungkap, bahwa Haji Mirlan, memiliki tanah dan bangunan, masuk area pembebasan pengendalian banjir Kali Lamong.

Selanjutnya terdaftar sebagai penerima ganti rugi olwh Pemkab Gresik.

Namun, faktanya hingga detik ini hanya menerima Rp1.000.000.

Kemudian tim pembebasan turun lagi, lalu mengestimasi nilai bangunan sebesar lebih kurang Rp850.000.000.

Selanjutnya, sebidang tanah atas nama Senawi Pak Wujud yang terletak sebelah timur kampung Desa Jono seluas lebih kurang 0,5 hektare (Ha) juga termasuk kawasan pembebasan proyek strategis nasional untuk pengendalian banjir seluas lebih kurang 1150 meter persegi.

“Di sini malahan Senawi Pak Wujud belum menerima ganti rugi sepersen pun dari Pemkab Gresik,” ujar warga asli Gresik ini yang mendapat kuasa warga.

Status tanah ini berupa persil dan pernyataan jual beli tanah Yasan Pekarangan dari Sulami pada tanggal 15-7-1985 dengan Persil No:16 dan Persil No:18 dan status tanah tidak dalam sengketa hukum.

“Di sini muncul ketidakadilan, sebab seorang petani bernama Jiono warga Desa Jono, menerima ganti rugi bangunan tanpa IMB sebesar Rp320.000.000.

Sedangkan warga bernama Mirlan, belum menerima ganti rugi bangunan yang terdampak pengendalian banjir Kali Lamong,” ujarnya.

Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2021 menegaskan tahapan pelaksanaan nilai ganti rugi harus layak dan adil. Sedangkan objek penilaian adalah Tanah, Ruang atas Tanah, Bangunan, Tanaman serta Benda yang berkaitan dengan tanah yang merupakan kerugian fisik langsung dan dinilai berdasarkan harga pasar.

Untuk itu Yaperma dan Aktivis98 meminta Pemerintah Kabupaten Gresik mengembalikan hak ganti rugi atas nama Mirlan.

Pada November 2022 petani yang terdampak pembebasan untuk pengendalian banjir Kali Lamong pembayaran ganti rugi selesai. Namun, Haji Mirlan belum diselesaikan.

Aktivis98 dan Yaperma, meminta Bupati Gresik Haji Fandi Akhmad Yani, mengembalikan uang yang seharusnya menjadi hak petani yang sudah melepas objek tanahnya.

Serta, meminta Bupati membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan pembayaran sebagai ganti rugi atas nama Haji Mirlan, sementara tanahnya sudah divalidasi masuk sistem pengendalian pembangunan banjir Kali Lamong.

 Saat ini di objek tanah itu dipasangi plang dan spanduk bernada protes. Spanduk itu berisi permintaan dan desakan agar segera diberikan ganti rugi secepatnya.(imr/kim)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?