Kota Malang, blok-a.com – Lima tiang reklame yang berdiri di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Dieng, Kota Malang, disegel Satpol PP Kota Malang, Rabu (11/11/2026). Penyegelan dilakukan setelah ditemukan indikasi ketidaksesuaian dokumen perizinan pada konstruksi reklame tersebut.
Petugas memasang banner bertuliskan “Reklame Tetap Ini Dalam Pengawasan Satpol PP Kota Malang” pada lima tiang reklame tersebut. Proses penyegelan dilakukan menggunakan satu unit mobil crane untuk menjangkau bagian atas konstruksi.
Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang terkait keberadaan reklame tersebut. Selain persoalan dokumen perizinan, lokasi pemasangan yang berada di kawasan RTH juga menjadi perhatian.
Menurut Prayitno, penyegelan dilakukan sebagai langkah awal sembari menunggu hasil konfirmasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Hari ini kami mengambil langkah untuk penyegelan. Karena ini juga barang konstruksi yang punya nilai tertentu, kami menghargai pihak yang memasang untuk membongkar agar tidak terjadi kerusakan,” katanya.
Satpol PP memberikan kesempatan kepada pihak vendor untuk membongkar sendiri konstruksi reklame tersebut. Langkah itu dilakukan agar material reklame tidak mengalami kerusakan dan masih dapat dimanfaatkan kembali apabila nantinya persyaratan perizinan telah terpenuhi.
“Pembongkarannya kami hargai mereka membongkar sendiri sehingga hasil pembongkarannya bisa terukur dan tidak ada yang rugi. Masih berfungsi lagi nanti, disesuaikan dengan izin yang berhasil diurus oleh vendor,” jelasnya.
Prayitno menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak vendor masih menjalani proses pengurusan perizinan. Namun, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara konstruksi reklame dengan dokumen yang dimiliki, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Karena itu, dia berharap konstruksi reklame tidak lagi terlihat sebelum seluruh persyaratan perizinannya terpenuhi.
“Harapan kami sebelum izin itu sempurna, sebaiknya tidak nampak duluan konstruksinya,” tegasnya.
Dia menambahkan, status pemanfaatan area Taman Dieng untuk pemasangan reklame masih perlu dipastikan melalui kajian lintas OPD. Berdasarkan informasi awal yang diterima Satpol PP, kawasan tersebut masuk kategori ruang milik jalan (Rumija) yang secara regulasi dapat menjadi area reklame.
Meski demikian, kepastian pemanfaatannya tetap harus mengacu pada ketentuan tata ruang, perizinan, serta perjanjian kerja sama (PKS) yang berlaku.
“Untuk yang taman ini adalah konfirmasi sementara area yang diperbolehkan, hanya saja izinnya belum lengkap,” ungkapnya.
Satpol PP pun masih menunggu hasil koordinasi dengan tiga instansi, yakni DLH, OPD yang menangani perizinan, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ketiganya akan melakukan penilaian berdasarkan aspek perizinan, tata ruang, hingga ketentuan kerja sama pemanfaatan lahan.
“Persoalan reklame ini tidak berdiri di Satpol PP saja. Kami harus konfirmasi dulu ke OPD yang menerbitkan maupun rekomendasinya serta PKS-nya,” katanya.
Prayitno belum bisa memastikan kapan hasil kajian lintas OPD tersebut akan keluar. Sebab, penentuan waktunya bergantung pada pemeriksaan dokumen dan analisis dari masing-masing instansi.
Terkait pembongkaran lima tiang reklame tersebut, Prayitno mengaku telah menerima informasi dari pihak vendor yang berjanji melakukan pembongkaran pada Rabu malam.
“Kami sudah dapat tembusan, mereka (vendor) akan membongkar malam nanti. Itu janjinya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, meminta Pemkot Malang menindaklanjuti persoalan reklame yang dinilai tidak sesuai aturan.
Ia menilai persoalan reklame di Kota Malang cukup beragam dan keberadaannya dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Arief juga menyinggung reklame yang berada di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yang menurutnya dilarang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
“Untuk reklame ini saya dengar pak Wali tegas untuk mengatasi hal tersebut agar segera dipindahkan atau dicabut,” ucapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta jajaran eksekutif segera menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan.
“Hal-hal seperti ini yang mestinya pak wali itu segera instruksikan kepada perangkat daerah agar segera dibenahi atas laporan masyarakat tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, persoalan pemasangan reklame di taman Kota Malang juga menjadi perhatian DLH. Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyayangkan keberadaan reklame yang terpasang di kawasan Taman Suhat dan Taman Dieng.
Dalam pemberitaan blok-a.com sebelumnya, Raymond mengaku belum mengetahui secara pasti apakah reklame tersebut telah mengantongi izin. Dia menyatakan akan melakukan pengecekan dan menegaskan reklame yang tidak memiliki izin harus dibongkar.
“Kalau memang tidak ada izin, ya harus kita bongkar,” kata Raymond saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Raymond juga menyebut terdapat perjanjian kerja sama sebelumnya terkait pemasangan reklame. Namun, dia mengaku tidak pernah merekomendasikan pemasangan reklame di taman.
DLH pun berencana mencari tahu pihak yang memasang reklame tanpa rekomendasi tersebut. Selain itu, Raymond menyampaikan bahwa kemungkinan sanksi denda bagi pemasang reklame masih akan dibahas bersama pihak terkait.(bob)