‘Bersih-bersih’ Kemenkeu, Sri Mulyani: Ayo Pak Mahfud Aku Dibantuin

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (REUTERS)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (REUTERS)

blok-a.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan menindaklanjuti temuan aliran dana janggal senilai Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai (DJBC), yang pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Sri Mulyani pun meminta bantuan Mahfud untuk bersih-bersih korupsi atau tindak kriminal lainnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Ayo Pak Mahfud aku dibantuin. Aku seneng dibantuin. Kita bersihin sama-sama,” katanya saat meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Kamis (9/3/2023).

Sri Mulyani mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk membicarakan transaksi janggal tersebut.

Baca Juga: Pejabatnya Terseret Kasus Penganiayaan, Sri Mulyani Minta Masyarakat Tetap Komitmen Bayar Pajak

Namun, dirinya mengaku belum mendapatkan data transaksi janggal yang dimaksud Mahfud. 

“Tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Ivan untuk meng-clear-kan (memastikan) sebetulnya ini masalahnya apa, bagaimana, siapa. Tapi kita harus bekerja dengan data yang sama, dengan fakta yang sama,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menerima surat dari PPATK terkait laporan dana janggal tersebut saat Sri Mulyani dalam perjalanan ke Solo.

Surat tersebut kemudian dipindai dan dikirimkan kepada Sri Mulyani secara online. Namun, dalam surat dengan 36 lampiran itu tidak tercantum angka Rp300 triliun sebagaimana disebut Mahfud.

Sri Mulyani memastikan akan menindak tegas pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan pelanggaran dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum bila perlu.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dari sisi disiplin ASN dan dari sisi penegakan hukum jika ada indikasi korupsi, fraud, atau kriminalitas.

“Jadi kita kerja sama ya. Dari sisi disiplin ASN dan kemudian dari sisi penegakan hukum. Kalau memang ada ditengarai korupsi, fraud , atau kriminalitas, kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” katanya.(lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?