Blok-a.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh Kepala daerah PDIP untuk menunda mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menjadwalkan retreat untuk kepala daerah terpilih, yang akan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Retreat ini diikuti oleh 505 kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan soliditas dan kesiapan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Selama seminggu, peserta akan mengikuti berbagai program untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan.
Namun, Megawati melarang kepala daerah PDIP untuk ikut serta dalam retreat ini. Larangan ini juga menjadi
Dirangkum Blok-a.com, Sabtu (22/2/2025), berikut deretan fakta terkait larangan Megawati bagi kepala daerah PDIP untuk ikut retreat.
Surat Instruksi Megawati
Pada Kamis (20/2/2025), Megawati menerbitkan surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam surat tersebut, Megawati menginstruksikan seluruh Kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang.
Arahan tersebut dibuat usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
“Mencermati dinamika politik nasional hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” tulis surat tersebut.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” lanjut surat tersebut.
Megawati juga meminta agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti sementara hingga ada arahan lebih lanjut. Selain itu, ia meminta kepala daerah PDIP untuk selalu menjaga komunikasi yang aktif.
53 Kepala Daerah Absen
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebutkan bahwa ada 53 kepala daerah yang tidak ikut retret. Dari jumlah itu, enam kepala daerah memberikan surat izin, seperti karena sakit atau acara keluarga, sementara 47 lainnya tidak memberi keterangan.
Bima Arya mengimbau kepala daerah yang tidak bisa hadir untuk mengirim wakil kepala daerahnya. Jika wakil kepala daerah juga berhalangan, Kemendagri meminta agar sekretaris daerah yang mewakili untuk mengikuti acara tersebut.
Dengan ketidakhadiran 53 kepala daerah, peserta yang resmi terdaftar dan mengikuti retret berjumlah 450 kepala daerah.
Sejumlah Kader PDIP Ikut Retreat
Meski Megawati mengeluarkan surat larangan, sejumlah kepala daerah PDIP tetap mengikuti retreat di Magelang. Jumlah kepala daerah yang tidak hadir ada 53, sementara kader PDIP ada 152 yang seharusnya ikut, sehingga masih ada yang mengikuti acara ini.
Salah satu yang hadir adalah Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat bertujuan untuk menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Menurut Hasbi, acara ini menjadi investasi jangka panjang dalam kepemimpinan daerah untuk lima tahun ke depan.
“Tapi yang pasti kan ini untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya jangka panjang,” kata Hasbi di Komplek Akmil, Megelang, Sabtu (22/2/2025).
Komentar Jokowi: Urusan Pemerintah
Menanggapi surat instruksi Megawati, Jokowi mengatakan bahwa retreat kepala daerah adalah urusan pemerintahan.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi, Jumat (21/2/2025).
Mantan kader PDIP ini menyarankan kepala daerah yang sudah dilantik untuk hadir, mengingat mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” sambugnya.
Tanggapan PDIP: Urusan Internal
Menanggapi komentar Jokowi, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, menyatakan bahwa instruksi Megawati soal larangan kader PDIP ikut retreat adalah urusan internal partai.
“Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said.
Meski demikian, Said tidak menjawab apakah seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah, akan mengikuti instruksi tersebut atau tidak. (hen)