Jalur Hukum Bakal Dipilih, Jika Manajemen Malang Plaza Tidak Ganti Rugi

Polisi berjaga di depan Malang Plaza saat tim Labfor Polda Jatim olah TKP, Kamis (4/5/2023) (blok-a/Nasrul)
Polisi berjaga di depan Malang Plaza saat tim Labfor Polda Jatim olah TKP, Kamis (4/5/2023) (blok-a/Nasrul)

Kota Malang, blok-a.com – Kseimpulan penyebab kebakaran Malang Plaza adalah force majeure dinilai terlalu dini.

Yang mengatakan bahwa kebakaran Malang Plaza adalah force majeure adalah pihak manajemen Malang Plaza. Sementara yang menilai pernyataan tersebut adalah kesimpulan yang terlalu dini adalah pemilik kios Malang Plaza melalui kuasa hukumnya Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A..

Seperti diketahui, hingga kini penyebab kebakaran hebat di Malang Plaza masih tidak diketahui penyebabnya. Polisi sudah menerjunkan Tim Labfor Polda Jatim dan telah membawa sejumlah barang bukti di lokasi untuk dianalisa di lab. Hasil lab itu nantinya menentukan penyebabnya.

“Statetmen force majeure itu harus dikeluarkan penegak hukum. Saya nilai pihak yang mengatakan bahwa kebakaran Malang Plaza dikatakan force meajure itu statemen yang premature. Itu mendahului apa yang disampaikan tim labfor,” kata Gunadi.

Gunadi yang diberi kuasa untuk penanganan hukum oleh 15 pemilik kios Malang Plaza pun menyayangkan pernyataan pihak manajemen Malang Plaza itu.

“Saya menyayangkan marilah kita menunggu hasil tim Labfor,” kata dia.

Pemilik Kios Percaya Kebakaran adalah Bentuk Kelalaian Manajemen

Tim Kuasa Hukum pemilik kiosMalang Plaza, Gunadi Handoko dan tim hukum (blok-a/bob)
Tim Kuasa Hukum pemilik kiosMalang Plaza, Gunadi Handoko dan tim hukum (blok-a/bob)

Gunadi percaya bahwa Malang Plaza yang menghanguskan penghidupan ratusan orang itu adalah suatu kelalaian dari manajemen.

Buktinya, klaim Gunadi, adalah tidak adanya sertifikat laik fungsi (SLF). SLF yang tidak dimiliki manajemen ini mendapat sorotan pihak pemilik kios.

Gunadi menilai tidak adanya SLF ini adalah bukti bahwa manajemen Malang Plaza melakukan kelalaian. Sebab, SLF merupakan syarat yang diatur dalam UU 28 2002.

Dimana pada pasal 44 disebutkan, setiap pemilik bangunan dan atau pengguna yang tidak memenuihi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan, akan dikenai sanksi administrasi dan atau pidana.

“Jadi jelas jika pemilik tidak memenuhi kewajiban, itu ada sanksi. Mengacu pada regulasi itu, saya katakan jika, Malang Plaza ini tidak ada SLF, maka tentu itu adalah pelanggaran peraturan. Dan ini yang disebut secara pidana kelalaian,” terang Gunadi.

Dalam hal ini, jika Malang Plaza terbukti tak mengantongi SLF, maka menurutnya dapat memenuhi unsur kelalaian pada pasal 188 KUHP. Dengan ancaman hukuman hingga penjara 5 tahun.

“Dan ini yang menyebabkan kebakaran tidak dapat dicegah maksimal. Kita semua tahu, bahwa bangunan gedung ada prosedur penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Ini lah yang membawa dampak kerugian, pembeli dan penyewa yang punya barang-barang yang tak dapat diselamatkan,” tutur Gunadi.

Pemilik Kios Akan Bertemu dengan Manjemen

Meskipun memiliki bukti bahwa kelalaian manajemen Malang Plaza sebabkan kebakaran, Gunadi dan tim hukumnya tidak gegabah mengambil langkah hukum.

Mereka akan bertemu dengan pihak manajemen Malang Plaza pada Senin (8/5/2023) besok. Tujuannya agar manajemen Malang Plaza bisa memberikan solusi terkait kebakaran ini.

Para pemilik kios itu ingin Malang Plaza ikut ganti rugi terkait kebakaran ini.

“Ya Senin kami akan coba bertemu dengan pihak manajemen. Kami undang untuk mencari solusi bersama,” kata dia.

Jika tidak datang dalam undangan itu. Gunadi pun akan mengambil langkah hukum untuk menggugat Malang Plaza dengan bukti yang sudah dikantonginya.

“Kalau tidak kami akan ambil langkah hukum,” tutupnya. (bob)
(bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?