Jombang, blok-a.com – KH Abdul Wahab Chasbullah bukan sekadar ulama dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan diplomasi, strategi politik, kemandirian ekonomi, sekaligus keberanian dalam memperjuangkan kepentingan umat dan kemerdekaan Indonesia.
Gaya perjuangan Kiai Wahab terbilang unik. Ia mampu menghadapi berbagai kekuatan, mulai dari penguasa di Hijaz, pemerintah kolonial Belanda, hingga pendudukan Jepang. Dengan pendekatan diplomasi yang mengedepankan keberanian, kecerdikan, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi.
Salah satu kiprah penting Kiai Wahab terjadi ketika kekuasaan di Hijaz beralih ke tangan Abdul Aziz ibn Saud pada 1924. Di bawah pemerintahan baru tersebut, praktik keagamaan diarahkan mengikuti paham Wahabi, sementara praktik keagamaan yang berbeda tidak mendapatkan ruang yang sama.
Kekhawatiran para ulama semakin besar ketika muncul rencana pembongkaran sejumlah situs bersejarah Islam, termasuk makam para ulama dan sahabat, bahkan makam Nabi Muhammad SAW.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius para ulama di Indonesia. Mereka bermaksud menyampaikan keberatan secara langsung kepada Raja Abdul Aziz.
Pada awalnya, para kiai mengusulkan KH Wahab Chasbullah sebagai delegasi untuk menghadiri Muktamar Khilafah di Saudi Arabia. Namun, nama Kiai Wahab kemudian dihapus dari daftar peserta dengan alasan ulama pesantren belum memiliki organisasi resmi.
Peristiwa tersebut justru mendorong para ulama untuk membangun wadah perjuangan yang lebih kuat. Para kiai kemudian bergerak bersama melalui Komite Hijaz hingga akhirnya lahirlah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926.
Setelah NU berdiri, KH Wahab Chasbullah bersama Syekh Ghonaim Al-Misri diutus untuk menemui Raja Abdul Aziz ibn Saud. Pertemuan tersebut menjadi salah satu tonggak penting perjuangan ulama Nusantara dalam mempertahankan tradisi keagamaan dan situs-situs bersejarah Islam di Tanah Suci.
Upaya diplomasi tersebut mendapat respons positif. Salah satu hasilnya, makam Nabi Muhammad SAW tidak jadi dibongkar. Selain itu, ulama dari empat mazhab tetap diperbolehkan hidup di Haramain, meskipun aktivitas mengajar dan memimpin di wilayah tersebut masih dibatasi.
Kemampuan Kiai Wahab menemui Raja Abdul Aziz tidak terlepas dari pengalaman dan jejaringnya selama tinggal di Mekkah. Ia mengenal berbagai tokoh, ulama, pangeran, suku, hingga tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan tersebut.
Jejaring itu menjadi modal penting bagi Kiai Wahab dalam menjalankan diplomasi. Ia mampu menerobos berbagai batas dan melakukan lobi hingga dapat bertemu langsung dengan penguasa.
Diplomasi sebagai Senjata Perjuangan
Kemampuan diplomasi Kiai Wahab tidak hanya digunakan ketika menghadapi persoalan di Hijaz. Di Indonesia, ia juga dikenal sebagai tokoh yang kerap menjadi ujung tombak penyelesaian berbagai persoalan tanpa kekerasan.
Ketika pemerintah kolonial Belanda melarang umat Islam menggelar pertemuan terbuka di masjid yang dihadiri banyak orang, Kiai Wahab berusaha menemui Gubernur Jenderal di Batavia.
Abdul Mun’im DZ dalam catatannya pada 2015 menggambarkan bagaimana Kiai Wahab menghadapi ketatnya pengamanan kolonial dengan keramahan. Bahkan, ia tidak gentar ketika harus berhadapan dengan pengawal dan anjing penjaga.
Pendekatan tersebut membuat suasana pertemuan mencair. Dari diplomasi itu, pembatasan kegiatan keramaian akhirnya dapat dilonggarkan sehingga umat Islam kembali memiliki ruang untuk melakukan dakwah terbuka di masjid.
Kiai Wahab juga memainkan peranan penting ketika sejumlah ulama, termasuk Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, ditahan pemerintah pendudukan Jepang.
Ia tidak tinggal diam. Kiai Wahab berulang kali melakukan perjalanan dari Surabaya, Solo, Jakarta hingga Purwokerto untuk melakukan diplomasi demi membebaskan para ulama.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. KH Hasyim Asy’ari dibebaskan dan kemudian dipercaya Jepang memimpin Shumubu, lembaga urusan agama pada masa pendudukan Jepang.
Bagi Kiai Wahab, menghadapi kekuatan yang keras tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan. Diplomasi, kesabaran dan argumentasi yang kuat justru dapat menjadi senjata untuk mencapai tujuan.
Memadukan Pengetahuan dan Strategi Lokal
Kemampuan Kiai Wahab dalam berdiplomasi tidak lahir begitu saja. Ia memiliki wawasan luas mengenai sejarah, kebudayaan dan strategi politik Nusantara.
Meskipun dikenal sebagai kiai pesantren yang hidup jauh dari lingkungan intelektual Barat, pemikirannya mampu berdialog dengan berbagai kalangan terdidik.
Kiai Wahab mempelajari sejarah dan kebudayaan Nusantara, termasuk kisah Mataram Kuno, Airlangga, Jayabaya dan Gajah Mada. Ia juga mendalami strategi Wali Songo serta ajaran dan perjuangan Pangeran Diponegoro.
Pengetahuan tersebut kemudian berpadu dengan pengalaman panjangnya dalam pergerakan nasional dan dunia pesantren. Salah satu konsep yang mencerminkan kecerdikan politik Kiai Wahab adalah gagasan “diplomasi cancut taliwondo” yang pernah ia sampaikan kepada Presiden Soekarno ketika Indonesia menghadapi persoalan Irian Barat.
Saat itu, Presiden Soekarno menghadapi serangan opini dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles yang menuding upaya pembebasan Irian Barat sebagai manuver untuk menutupi persoalan politik dan ekonomi dalam negeri.
Kiai Wahab menyarankan agar pemerintah tidak sekadar menghadapi opini tersebut secara frontal, tetapi memperkuat politik, ekonomi dan pendidikan dalam negeri. Dengan demikian, berbagai tudingan dapat dipatahkan melalui keberhasilan membangun negara. Konsep tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu bentuk pemikiran politik khas Kiai Wahab.
Membangun Kemandirian Ekonomi
Perjuangan Kiai Wahab tidak hanya bergerak di bidang politik dan diplomasi. Ia juga memiliki perhatian besar terhadap kemandirian ekonomi. Sepulang dari Mekkah pada 1914, Kiai Wahab tidak hanya mengasuh pesantren di Tambakberas, Jombang. Ia juga aktif dalam pergerakan nasional.
Kondisi rakyat Indonesia yang kala itu mengalami kemiskinan, keterbelakangan dan minim akses pendidikan mendorong Kiai Wahab bersama sejumlah tokoh muda mendirikan Nahdlatul Wathan pada 1916.
Dua tahun kemudian, bersama tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Soetomo, ia mendirikan Tasywirul Afkar sebagai ruang untuk mengkaji berbagai pemikiran kebangsaan. Karena gerakan tersebut bersikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial, organisasi tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Belanda.
Kiai Wahab kemudian mencari jalan lain untuk membangun kemandirian. Pada 1918 didirikan Nahdlatut Tujjar sebagai gerakan ekonomi dan pusat penggalangan dana untuk mendukung perjuangan pengembangan Islam serta kemerdekaan Indonesia.
Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari memimpin gerakan tersebut, sedangkan Kiai Wahab dipercaya sebagai sekretaris sekaligus bendahara. KH Bisri Syansuri juga menjadi salah satu anggotanya.
Prinsip kemandirian tersebut kemudian menjadi salah satu karakter penting perjuangan NU. Organisasi tidak ingin bergantung kepada pemerintah kolonial ataupun perusahaan asing.
Prinsip tersebut tercermin dalam ungkapan al-i’timadu ‘alan nafsi asasun najahi, yang bermakna kemandirian merupakan dasar keberhasilan.
Kiai Wahab bahkan mengenalkan empat model siyasah, yakni siyasah tijariyah atau politik perdagangan, siyasah najjariyah, siyasah falahiyah atau politik pertanian, serta siyasah hukumiyah atau politik pemerintahan.
Pemikiran tersebut kemudian diterjemahkan dalam pembaruan pendidikan pesantren oleh KH Wahid Hasyim di Tebuireng pada 1938. Di antaranya melalui pendidikan perdagangan, pertanian, pertukangan dan hukum pemerintahan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa sejak awal para tokoh NU telah memikirkan pentingnya menyiapkan kader yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan dan pemerintahan.
Dari Diplomasi ke Resolusi Jihad
Ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan pasukan Sekutu bersama Belanda kembali ke Indonesia pada 1945, ancaman terhadap kemerdekaan kembali muncul.
Presiden Soekarno kemudian meminta pandangan KH Hasyim Asy’ari mengenai hukum membela tanah air. Hadratussyaikh selanjutnya memanggil sejumlah ulama, termasuk KH Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syansuri, untuk membahas persoalan tersebut.
Para ulama kemudian menggelar pertemuan di Bubutan, Surabaya, pada 22–23 Oktober 1945. Pertemuan tersebut membahas kewajiban umat Islam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya penjajahan.
Dalam sejumlah catatan sejarah, Kiai Wahab disebut memimpin jalannya rapat setelah sebelumnya KH Hasyim Asy’ari memberikan amanah mengenai pentingnya jihad mempertahankan agama, bangsa dan negara.
Pertemuan tersebut kemudian melahirkan Resolusi Jihad yang dibacakan KH Hasyim Asy’ari pada 23 Oktober 1945. Seruan tersebut membangkitkan semangat perjuangan para santri dan masyarakat. Pesantren-pesantren di Jawa dan Madura kemudian menjadi salah satu basis mobilisasi laskar Hizbullah dan Sabilillah.
Semangat perjuangan tersebut turut menjadi salah satu faktor yang menggerakkan rakyat Surabaya dan sekitarnya menghadapi pertempuran pada 10 November 1945.
Kiai Wahab juga disebut hadir dalam pertemuan para tokoh nasional sehari sebelum pertempuran besar di Surabaya, ketika para pejuang mempersiapkan diri menghadapi ultimatum pasukan Inggris. Selama revolusi kemerdekaan, Kiai Wahab terlibat dalam gerakan gerilya menghadapi upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.
Ia membantu menggalang dana untuk kebutuhan militer, berhubungan dengan unit-unit gerilya, serta membantu koordinasi perekrutan dan pelatihan santri di Jawa Timur.
Sejarawan Greg Fealy dalam kajiannya tentang NU juga mencatat keterlibatan Kiai Wahab dalam gerakan gerilya dan mobilisasi santri di Jawa Timur pada masa revolusi.
Membentuk Laskar Hizbullah Jombang
Peranan Kiai Wahab dalam perjuangan kemerdekaan juga terlihat di daerah asalnya, Jombang. Laskar Hizbullah Jombang dibentuk setelah KH Hasyim Asy’ari meminta Kiai Wahab memobilisasi para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada H Affandi, seorang dermawan yang sebelumnya pernah ditahan Jepang bersama KH Hasyim Asy’ari.
H Affandi selanjutnya menghubungi A Wahib Wahab, putra KH Wahab Chasbullah yang pernah menjadi Syodanco PETA. A Wahib Wahab kemudian diminta memimpin Laskar Hizbullah yang dibentuk di Jombang.
Ketika pertempuran besar terjadi di Surabaya pada 10 November 1945, Hizbullah Karesidenan Surabaya kemudian dihimpun dalam satu kesatuan bernama Divisi Sunan Ampel yang dipimpin A Wahib Wahab.
Penggabungan tersebut bertujuan memperkuat perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Warisan Perjuangan Kiai Wahab
Rangkaian perjuangan KH Abdul Wahab Chasbullah menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan agama dan bangsa tidak selalu dilakukan dengan satu cara.
Ia menggunakan diplomasi ketika berhadapan dengan penguasa, membangun kemandirian ekonomi ketika organisasi menghadapi tekanan kolonial, memperkuat pendidikan untuk menyiapkan kader, serta turun langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika negara menghadapi ancaman.
Kiai Wahab menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat melahirkan gagasan sosial, ekonomi, politik dan kebangsaan.
Atas jasa dan perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdul Wahab Chasbullah pada 7 November 2014.
Warisan terbesar Kiai Wahab bukan hanya gelar kepahlawanan. Lebih dari itu, ia meninggalkan tradisi perjuangan yang menempatkan agama, kemandirian, kebangsaan dan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan.
Dari meja diplomasi hingga medan perjuangan, Kiai Wahab membuktikan bahwa keberanian tidak selalu berarti berhadapan dengan kekuatan secara keras. Dalam banyak situasi, kecerdasan membaca keadaan, kemampuan membangun jejaring, kesabaran dan keteguhan prinsip justru menjadi kekuatan yang mampu mengubah keadaan.(Sya)