Kota Malang, blok-A.com – Komisi B DPRD Kota Malang angkat bicara terkait gangguan aliran air yang dikelolah oleh Perumda Tugu Tirta, pada Kamis (01/09/2022).
Perumda Tugu Tirta kota Malang kerap kali menjadi perbincangan publik, pasalnya hampir setiap hari permasalahan gangguan air muncul di beberapa titik Kota Malang.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi angkat bicara terkait hal ini. Ia mengatakan bahwa Perumda Tugu Tirta dalam pantauannya.
“Sebagai mitra kerja kami selalu memantau karena keluhan Masyarakat juga disampaikan melalui DPRD Kota Malang,” paparnya.
Dalam penjelasannya, Arief mengatakan sudah beberapa kali melakukan teguran atas lemahnya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan daerah yang mengelolah air minum di Kota Malang.
“Kami sudah sering mengingatkan baik melalui rapat kerja komisi bahkan hampir semua Fraksi sering menyampaikan melalui rapat Paripurna atas lemahnya pelayanan Prumda Tugu Tirta,”
Akan tetapi ia merasa kecewa dengan jawaban yang didapat, Pihak Perumda Tugu Tirta selalu menyalahkan usia pipa yang berasal dari hibah pemerintah pusat.
“Padahal hibah atas pipa tersebut diberikan ketika Direksi lama dan tidak pernah mengalami gangguan seperti saat ini.
Saya khawatir ada hitungan yang salah dari direksi atas kemampuan pipa dibandingkan dengan volume air yang masuk sehingga pipa tidak mampu menahan tekanan,” jelasnya.
Dari Analisa Arief, terkait hal tersebut ia menduga ada dasar dari permasalahan tersebut, terlebih menurutnya perusahaan air minum ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri.
“Dari analisa saya ini tentu ada dasarnya karena perusahaan daerah ini kan selalu mengejar sebanyak banyaknya sambungan rumah agar memenuhi ketentuan dari pusat atas jumlah sambungan rumah yang dilayani , namun tidak memperhatikan sarana yang dimiliki,” lanjutnya.
Diakhir Arief berharp agar Direktur PDAM lebih tanggap atas permasalahan yang merugikan masyarakat Malang Raya ini, ia menyayangkan jika masyarakat kota Malang habis kesabarannya sebagai pelanggan PDAM dan akan mengambil langkah sendiri.
“Seharusnya Dirut PDAM harus lebih kreatif dan cerdas menangani problem macetnya kebutuhan utama masyarakat, bukan hanya mengeluh dan mengharap atau bahasa Malangannya njagakno bantuan dari Pemerintah pusat yang belum tentu disetujui, karena yang menjadi korban masyarakat,” pungkasnya.
(mg2/bob)