Jombang, Blok-a.com – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, Kamis (25/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para pengemudi angkutan barang di jalan raya.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, para sopir menyoroti berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi saat menjalankan aktivitas distribusi logistik. Mulai dari belum tersedianya rest area khusus kendaraan angkutan barang, maraknya aksi bajing loncat, balap liar, hingga penerapan kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang yang dinilai masih membingungkan.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, mengatakan Kabupaten Jombang memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung kendaraan logistik dari wilayah timur menuju barat Pulau Jawa. Tingginya mobilitas kendaraan angkutan barang di wilayah tersebut, menurutnya, tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendukung bagi para sopir.
“Jombang menjadi jalur transit bagi banyak sopir dari arah timur menuju wilayah barat. Ketika perjalanan jauh, kami membutuhkan tempat istirahat yang layak,” ujar Supri saat ditemui di sela-sela aksi.
Menurutnya, keberadaan rest area khusus angkutan barang sangat penting untuk mendukung keselamatan berkendara. Sopir yang menempuh perjalanan jarak jauh membutuhkan lokasi yang aman dan nyaman untuk beristirahat guna menghindari kelelahan saat mengemudi.
“Kalau sopir kelelahan tentu berisiko terhadap keselamatan di jalan. Karena itu kami berharap pemerintah daerah dapat memikirkan penyediaan rest area yang memadai,” katanya.
Selain fasilitas istirahat, para sopir juga menyoroti masih maraknya aksi bajing loncat di sejumlah jalur distribusi barang. Kejahatan tersebut dinilai sangat merugikan karena pelaku kerap mencuri muatan kendaraan saat truk sedang melintas atau berhenti di jalan.
“Persoalan bajing loncat ini masih sering kami temui di lapangan. Tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga sopir yang bertanggung jawab terhadap barang yang diangkut,” ungkap Supri.
Keluhan lainnya yang disampaikan massa aksi adalah maraknya balap liar di sejumlah ruas jalan. Aktivitas tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama kendaraan angkutan barang yang memiliki ukuran besar dan membutuhkan ruang pengereman lebih panjang.
Para sopir meminta pemerintah daerah bersama aparat kepolisian meningkatkan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar maupun aksi kriminalitas yang mengganggu keamanan pengguna jalan.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan kejelasan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang di sejumlah ruas jalan. Mereka berharap aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pengemudi.
“Kami hanya ingin ada kepastian aturan. Kalau memang ada pembatasan, harus jelas dan berlaku sama sehingga sopir tidak bingung saat menjalankan pekerjaannya,” tegas Supri.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan petugas keamanan setempat. Setelah menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan massa diterima oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Para sopir berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait demi menciptakan sistem transportasi logistik yang lebih aman, tertib, dan mendukung kelancaran distribusi barang di wilayah Jawa Timur.(Sya)