Mojokerto, blok-a.com – Pemerintah Kota Mojokerto bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto resmi mengukuhkan 99 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Mojokerto. Pengukuhan berlangsung di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (15/6) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa data memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Data adalah kompas yang menunjukkan arah perjalanan pembangunan. Tanpa data yang akurat, kita berisiko melangkah tanpa kepastian. Karena itu, sensus ekonomi dapat dimaknai sebagai general check up bagi perekonomian kita,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita.
Ning Ita menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran yang semakin strategis di tengah perubahan zaman dan perkembangan berbagai sektor usaha. Sensus tidak hanya memotret struktur ekonomi dan karakteristik usaha yang sudah ada, tetapi juga mendata berbagai aktivitas ekonomi baru yang terus tumbuh.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital, perdagangan daring, usaha berbasis platform digital, hingga ekonomi berbasis lingkungan harus tercatat secara baik dan menyeluruh.
“Jika perkembangan ekonomi yang begitu besar ini tidak tercatat, maka akan terjadi kehilangan data yang berdampak pada ketidakakuratan informasi ekonomi yang kita miliki,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas pendata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, seluruh camat, lurah, serta perangkat daerah diminta ikut menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
Ning Ita mengimbau warga Kota Mojokerto agar menerima kehadiran petugas sensus dengan terbuka serta memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi sebenarnya.
“Sensus ekonomi bukan kegiatan perpajakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik,” tegasnya.
Kepada para petugas yang baru dikukuhkan, Ning Ita berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan ketelitian. Sebab, tugas petugas sensus tidak sekadar mencatat data, tetapi juga memastikan validitas dan akurasi setiap informasi yang dihimpun.
“Anda semua adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Pastikan seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, UMKM, pedagang kaki lima, hingga pelaku usaha digital dapat terdata dengan baik. Yang paling penting bukan hanya ada data, tetapi data yang valid dan akurat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Mojokerto, Insaf Santoso, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap di Indonesia yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
Menurutnya, sensus tahun ini berbeda dari pelaksanaan sebelumnya karena mencakup hampir seluruh sektor ekonomi yang ada.
“Sensus ekonomi tahun ini merupakan sensus ekonomi paket lengkap. Jika pada sensus sebelumnya sektor pertanian belum didata, maka tahun ini seluruh sektor ekonomi akan didata, mulai dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan hingga jasa-jasa. Yang dikecualikan hanya administrasi pemerintahan dan rumah tangga,” terang Insaf.
Ia menambahkan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran terbaru mengenai struktur ekonomi dan tingkat daya saing usaha di Kota Mojokerto. Selain itu, data yang diperoleh juga akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
“Kita akan mengetahui bagaimana struktur ekonomi Kota Mojokerto saat ini. Apakah sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar, bagaimana perkembangan sektor pertanian, industri pengolahan, maupun usaha-usaha digital yang selama ini belum tergambar secara utuh,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan pendataan, BPS Kota Mojokerto menerjunkan sebanyak 99 petugas sensus yang akan melakukan pendataan secara door to door ke seluruh pelaku usaha di Kota Mojokerto mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang terkini, akurat, dan komprehensif sebagai pijakan pembangunan ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. (Sya)