Jember, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Jember secara resmi melakukan pengisian jabatan krusial dalam struktur birokrasi daerah. Bertempat di Pendopo Wahyawibawagraha pada Selasa (12/5/2026), Bupati Jember Gus Fawait melantik Achmad Imam Fauzi sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah. Pelantikan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam upaya akselerasi kinerja pemerintahan daerah serta penyelarasan terhadap agenda pembangunan nasional.
Dalam arahan resminya, Bupati Gus Fawait mengapresiasi kondisi birokrasi Jember yang dinilai telah mencapai taraf kondusivitas yang baik. Stabilitas ini dianggap sebagai modal utama untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik secara masif.
Bupati Fawait menekankan bahwa peran Pj Sekda merupakan instrumen penting dalam manajemen pemerintahan, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektoral dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah.
Lebih lanjut, Bupati juga menginstruksikan agar Pemerintah Kabupaten Jember memberikan dukungan penuh terhadap program-program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat terakomodasi dengan baik dalam struktur anggaran dan pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, isu lingkungan dan tata kelola sampah tetap menjadi prioritas yang harus ditangani secara profesional oleh birokrasi di bawah arahan Pj Sekda.
Gus Fawait juga menitikberatkan pada aspek legalitas dan akuntabilitas. Meskipun inovasi sangat diharapkan guna memacu pertumbuhan daerah, setiap langkah administratif harus tetap bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat krusial mengingat agenda besar penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 sudah berada di depan mata.
Achmad Imam Fauzi dalam pernyataan resminya pasca pelantikan menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut. Fokus utamanya adalah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam birokrasi.
Pejabat yang merangkap sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu berpendapat bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan tata kelola merupakan fondasi utama bagi terciptanya akselerasi pembangunan.
Evaluasi rutin akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi program guna memastikan seluruh target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
“Semuanya harus dievaluasi agar sejalan dengan target besar daerah,” ujarnya. (rio/ova)