Blok-a.com – Kini, banyak toko kelontong dan warung makan yang berada di lingkungan sekitar kampus di Kota Malang menerapkan tambahan biaya admin Rp500 untuk pembayaran nontunai. Meski nominalnya terlihat kecil, tambahan biaya itu ternyata menimbulkan berbagai reaksi dari para pembeli. Antara maklum, heran, sampai lucu sendiri melihat cara warung menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pembayaran.
Selly (20), mahasiswi semester 5 kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) asal Lamongan, mengaku sudah beberapa kali menemui tulisan kecil bertuliskan “+ Biaya Admin 500” di dekat kode QRIS di warung Madura yang ia datangi. Menurutnya, kebijakan itu awalnya terasa janggal, tapi lama-lama jadi hal yang bisa dimengerti.
“Pertama sih agak kaget, karena nominalnya kecil tapi rasanya kayak ‘loh, kok tiba-tiba ada tambahan? Tapi setelah dipikir-pikir, ya wajar juga. Mereka kan juga kena potongan kalau pakai QRIS,” ujarnya kepada Blok-a.com, Rabu (5/11).
Ia menilai kebijakan ini muncul bukan tanpa alasan. Selain karena biaya transaksi digital yang harus ditanggung pedagang, harga bahan pokok dan kebutuhan dapur juga terus naik. Menurut Selly, penjual berusaha mencari cara agar tetap bisa menutup biaya operasional tanpa menaikkan harga barang di tokoh secara langsung.
“Kalau dipikir dari sisi pedagang, lima ratus itu sebenarnya bukan buat mereka untung, tapi buat nutup potongan atau biaya lainnya. Jadi menurutku masih wajar banget,” katanya.
Namun, di sisi lain, Selly juga paham kenapa sebagian orang mungkin merasa keberatan. Ia memberi contoh, kalau beli makanan kecil seperti permen atau jajan ringan dengan harga seribu rupiah, tambahan lima ratus itu jadi terasa besar.
“Kalau belinya sedikit, ya rasanya agak aneh juga. Tapi kalau beli makan lengkap, ya nggak masalah. Kadang malah lupa kalau ada tambahan itu,” ujarnya sambil tersenyum.
Selly juga sempat mengalami kejadian lucu waktu bayar tunai di salah satu warung. Meski tidak menggunakan QRIS, penjaga warung tetap meminta tambahan biaya admin.
“Aku sempat mikir, ‘loh, kan aku nggak pakai QRIS?’ Tapi ya udah aku kasih aja. Nggak enak juga mau debat soal 500 rupiah. Temenku sampai bilang, ‘wah, sekarang makan aja udah kayak belanja online, ada adminnya’,” cerita Selly sambil tertawa kecil.
Bagi mahasiswa seperti Selly, nominal lima ratus rupiah mungkin tidak seberapa, tapi kebijakan ini menunjukkan bagaimana warung-warung kecil ikut menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi digital.
“Dulu kan cuma toko besar yang pakai QRIS atau mesin kasir, sekarang warung kecil pun udah ikut. Jadi sebenarnya keren juga, mereka belajar ikut teknologi,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keseimbangan tetap perlu dijaga. Jangan sampai kebijakan seperti ini membuat pembeli merasa terbebani. “Kalau cuma lima ratus aku masih maklum. Tapi kalau nanti naik jadi seribu atau lebih, mungkin aku bakal mikir dua kali, apalagi buat beli jajanan kecil,” ujarnya.
Fenomena ini memperlihatkan perubahan kecil tapi nyata di kehidupan sehari-hari mahasiswa perantauan di Malang. Warung bukan sekadar tempat makan murah, tapi juga cerminan bagaimana sistem ekonomi mikro menyesuaikan diri dengan era digital. Dan di tengah itu semua, pembeli seperti Selly memilih untuk memahami pedagang tanpa mengeluh berlebihan.
“Selama makanannya enak dan penjualnya ramah, aku nggak masalah kok. Yang penting nggak tiba-tiba naik banyak aja,” tutupnya. (mg1)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswa Magang UTM Bangkalan)