Blok-a.com – Kasus keracunan massal akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik sepanjang September 2025. Program yang digadang-gadang sebagai upaya menekan angka stunting ini justru menimbulkan masalah kesehatan serius setelah ribuan pelajar mengalami gejala keracunan di berbagai daerah.
Berdasarkan data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 September 2025, tercatat 5.914 orang menjadi korban keracunan MBG dari 70 kasus yang terjadi sejak Januari hingga September 2025. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
Daerah dengan kasus terbaru yang mencuat adalah Kabupaten Bandung Barat, di mana 1.333 siswa mengalami keracunan, khususnya di Kecamatan Cipongkor yang mencatat ratusan siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK keracunan setelah menyantap menu MBG.
Gejala yang dialami korban umumnya diare, gatal-gatal, mual, muntah hingga sesak napas, dengan 978 siswa sempat dirawat di rumah sakit sejak 12 Agustus hingga 18 September 2025. Meski banyak yang dirawat di rumah sakit, pemerintah memastikan tidak ada korban jiwa.
Presiden Prabowo Tahu, Pemerintah Turun Tangan
Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kasus keracunan massal ini.
“Oh tahu, tahu, kan di media kan ada,” kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Lonjakan kasus ini memicu respons cepat dari pemerintah dengan membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan BGN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Fokus utama tim ini adalah mengusut sumber keracunan sekaligus memperketat manajemen dapur MBG di lapangan.
“Kami tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan kualitas pangan aman bagi anak-anak,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, seperti dikutip Tribun Pekanbaru (24/9/2025). Ia menekankan pentingnya tidak ada demoralisasi terhadap program MBG meskipun menghadapi kendala ini.
Pemerintah juga memerintahkan pemerintah daerah untuk memperbaiki rantai distribusi dan penyimpanan bahan makanan agar tidak terkontaminasi selama proses pengiriman.
BPOM Fokus pada Pengawasan Dapur dan Distribusi
BPOM menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi penyebab keracunan. Dari hasil pengawasan dan uji laboratorium, ditemukan beberapa sampel makanan terkontaminasi bakteri E.coli dan Staphylococcus aureus, yang dipicu oleh sanitasi dapur yang buruk dan rantai distribusi yang tidak memenuhi standar suhu aman.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan pentingnya penerapan lima kunci keamanan pangan: memilih bahan yang aman, memisahkan makanan mentah dan matang, menjaga suhu penyimpanan, memasak dengan benar, dan menjaga kebersihan dapur serta peralatan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kasus keracunan yang menimpa ribuan pelajar.
“Dari lubuk hati terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN,” ucapnya seperti dikutip Tribunnews (26/9/2025).
“Sebagian besar kasus terjadi karena SOP tidak dipatuhi. Kami akan memperbaiki pengawasan,” tambahnya.
BGN kini mewajibkan semua dapur penyedia MBG atau Sentra Pangan Program Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) paling lambat satu bulan ke depan. Dapur yang tidak memenuhi syarat akan ditutup sementara.
Tantangan Keamanan Pangan Skala Masif
Untuk kasus di Bandung Barat, dugaan awal keracunan adalah menu MBG dimasak terlalu dini sehingga saat dibagikan, makanan tersebut kurang layak dikonsumsi.
Pakar teknologi pangan Prof. Sri Raharjo dari Universitas Gadjah Mada menilai bahwa skala program MBG yang masif menuntut pengawasan dan manajemen yang jauh lebih ketat. “Keracunan bisa disebabkan racun bakteri atau infeksi bakteri patogen yang tidak terlihat dari fisik makanan. Ini menuntut manajemen rantai dingin dan sanitasi ketat,” jelasnya kepada Tempo (24/9/2025).
Sementara itu, ahli gizi Imas Arumsari mengingatkan perlunya penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di seluruh dapur penyedia MBG agar kualitas dan keamanan makanan terjamin sejak dari bahan baku hingga makanan sampai di sekolah.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas di masyarakat. Orang tua korban di Bandung Barat mengaku cemas dan berharap pemerintah segera memperbaiki tata kelola dapur MBG.
“Kami dukung program ini karena bermanfaat untuk gizi anak, tapi tolong keamanan makanannya dijamin agar tidak ada korban lagi,” kata Siti Nurhaliza (38), orang tua siswa di Cipongkor, seperti dikutip Kompas (26/9/2025).
Sejumlah siswa mengaku trauma setelah mengalami gejala keracunan, sementara di media sosial, warganet ramai mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Ada juga desakan agar program MBG dihentikan sementara hingga hasil investigasi keluar, meskipun sebagian masyarakat tetap ingin program gizi ini berjalan dengan pengawasan lebih ketat.
Pemerintah memastikan seluruh korban mendapat perawatan medis gratis. Kemenkes juga telah mengirimkan tim medis ke wilayah yang mencatat kasus terbanyak untuk memastikan kondisi anak-anak pulih dengan baik.
Meski demikian, pemerintah menegaskan program MBG tidak akan dihentikan. Ke depan, fokus utama adalah memperkuat pengawasan pada bahan baku, dapur produksi, hingga jalur distribusi agar tidak ada lagi celah yang menimbulkan risiko keamanan pangan. (mg1/gni)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswi Magang UTM Bangkalan)