Blok-a.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle terhadap sejumlah posisi di Kabinet Merah Putih, khususnya pada lima kementerian. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo.
Adapun lima menteri yang digantikan Presiden Prabowo, di antaranya Budi Guniawan (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), dan Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga).
3 Menteri Pengganti
Dari kelima menteri tersebut, baru tiga posisi yang sudah ditetapkan penggantinya. Sedangkan dua sisanya, hingga Selasa (9/9/2025) siang, masih belum diumumkan nama-namanya. Berikut profil singkat tiga menteri baru yang menggantikan pejabat lama di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
Purbaya resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati setelah melayani selama sembilan tahun berturut-turut. Ia menempuh pendidikan sarjana Teknik Elektro di ITB, lalu meraih gelar Master dan doktoral dalam bidang ekonomi dari Purdue University, AS.
Kariernya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas (1989–1994), kemudian berpindah ke sektor keuangan. Ia menjadi Ekonom Senior dan kemudian Chief Economist di Danareksa Research Institute, serta Direktur Utama Danareksa Sekuritas (2006–2008). Juga pernah menjabat sebagai Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi di Menko Maritim dan Investasi, serta Staf Khusus di beberapa Kemenko terkait ekonomi dan keamanan di era sebelumnya.
Ferry Juliantono – Menteri Koperasi
Ferry dari posisi Wakil Menteri menjadi Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi. Sebelum menjabat, ia telah aktif dalam berbagai organisasi koperasi. Termasuk sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sejak 2019 dan Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) mulai 2024.
Selain itu, dia juga menjabat sebagai Sekjen Pimpinan Pusat Syarikat Islam sejak 2022, dan sebelumnya memimpin beberapa asosiasi besar seperti INKOPPAS dan APPSI. Latar belakang pendidikannya mencakup Sarjana Akuntansi (Unpad), Master Ekonomi Politik Internasional, dan PhD Sosiologi (UI).
Mukhtarudin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, menggantikan Abdul Kadir Karding. Sebelumnya, ia dikenal sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah untuk periode 2024–2029. Di parlemen, ia pernah dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi Golkar dan aktif membahas isu-isu perlindungan tenaga kerja serta kebijakan ekonomi daerah.
Selain kiprah politik, Mukhtarudin juga memiliki pengalaman dalam dunia advokasi pekerja dan dikenal vokal memperjuangkan nasib buruh migran. Di posisi barunya ini ia diharapkan mampu memperkuat peran negara dalam memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi, terlebih di negara tujuan.
2 Menteri Baru
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik dua pimpinan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
Seperti diketahui, pada 26 Agustus 2025 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan tersebut sekaligus meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang menjadi pengganti Badan Pelaksana Haji dan Umrah.
Dua tokoh yang dilantik untuk menduduki posisi Menteri dan Wakil Menteri di Kementerian Haji dan Umrah tersebut, antara lain:
Mochamad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
Sebelum dilantik, ia telah menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah sejak 22 Oktober 2024. Irfan dikenal dekat dengan berbagai organisasi keagamaan dan kerap terlibat dalam koordinasi penyelenggaraan haji. Di pos barunya, ia diharapkan mampu menghadirkan sistem layanan yang lebih sederhana, transparan, serta memperluas akses bagi jamaah di seluruh Indonesia.
Dahnil Anzar Simanjutak – Wakil Menteri Haji dan Umrah
Dahnil, sosok yang akrab disapa Bang Dahnil, dikenal luas sebagai aktivis, akademisi, dan pengamat sosial-politik. Ia pernah memimpin PP Pemuda Muhammadiyah dan aktif menyuarakan isu-isu keumatan. Sebelum dipercaya sebagai wakil menteri, Dahnil juga sering mendampingi Presiden Prabowo dalam berbagai kegiatan, sehingga dianggap memiliki kedekatan politik sekaligus pemahaman pada isu strategis umat Islam. (mg1/gni)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswi Magang UTM Bangkalan)