Mojokerto, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk memperkuat edukasi publik tentang bahaya peredaran rokok ilegal.
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini digelar di Pendopo Graha Maja Tama, Rabu (30/7), sebagai bagian dari upaya menekan peredaran produk tembakau tanpa pita cukai resmi.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa, membuka acara secara langsung dan menekankan pentingnya peran GP Ansor sebagai mitra strategis pemerintah.
Ia menilai struktur organisasi Ansor yang menjangkau hingga ke tingkat desa menjadi potensi besar dalam memperluas informasi dan kampanye penegakan aturan cukai.
“GP Ansor adalah organisasi yang terstruktur hingga ke bawah. Ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu.
Menurutnya, tingginya angka konsumsi rokok di Indonesia tidak sebanding dengan kontribusi cukai karena masih maraknya peredaran rokok ilegal.
Ia mengajak masyarakat untuk memilih produk legal demi menjaga penerimaan negara dan mendukung program pembangunan daerah.
“Cukai dari rokok legal akan kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Maka, mengonsumsi rokok legal berarti ikut membangun daerah,” tambahnya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2024, yang mengatur teknis penegakan hukum dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Selain anggota GP Ansor, hadir pula perwakilan dari Bea Cukai Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendukung penegakan hukum di bidang cukai.
Melalui pendekatan kultural dan edukatif ini, Pemkab Mojokerto berharap generasi muda terlibat aktif dalam mencegah peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.(sya/lio)