Banyuwangi, blok-a.com – Rencana penutupan total Jalur Gumitir mulai 24 juli hingga 14 September 2025, banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Selain Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, DPRD juga turut merespons rencana penutupan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali tersebut.
Jalur strategis penghubung utama Banyuwangi-Jember ini direncanakan akan ditutup total untuk proses perbaikan besar dengan alasan untuk keselamatan.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menyebut penutupan total jalur penghubung Banyuwangi-Jember akan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi.
“Kami minta agar pemerintah dalam hal ini BBPJN benar-benar mempertimbangkan kembali rencana penutupan total jalur Gumitir. Sabab hal Ini menyangkut kebutuhan dasar warga setiap hari,” tandasnya, Selasa (1/7/2025).
Ruliyono juga menegaskan, bahwa setiap hari warga di perbatasan Banyuwangi-Jember mengandalkan Jalur Gumitir untuk bekerja, bersekolah, maupun berdagang. Jika jalur ini ditutup total, pasti akan menimbulkan beban ekonomi tambahan dan menyulitkan warga.
Masih menurut politisi Partai Golkar ini, usulan Bupati Ipuk agar dilakukan sistem buka-tutup atau pembatasan jenis kendaraan merupakan langkah bijak yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat maupun BBPJN Jawa Timur-Bali.
“Solusinya bisa sistem buka tutup, atau pembatasan kendaraan berat. Jangan semuanya disamaratakan. Kendaraan kecil dan motor untuk warga lokal tetap diberi akses,” beber Ruliyono, yang juga Ketua DPD Partai Golkar di Banyuwangi tersebut.
Sebelumnya, Bupati Ipuk telah menyampaikan harapan agar penutupan Jalur Gumitir tidak dilakukan 100 persen dan meminta skema alternatif yang tidak merugikan warga sekitar. Dia juga berharap rencana penutupan itu hanya wacana dan tidak diterapkan.
Penutupan jalur primer itu masih akan dibahas lagi dalam rapat bersama sejumlah pemangku kebijakan, yang artinya penutupan total Gumitir masih bersifat tentatif.(kur/lio)