Blitar, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna, Selasa (27/5/2025) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat berlangsung di Graha Paripurna dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Hj. Ratna Dewi N.S.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ratna Dewi mengungkapkan pentingnya rapat ini sebagai kelanjutan dari Rapat Paripurna sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 26 Mei 2025.
“Sesuai dengan Pasal 194 ayat (2) huruf a butir 2 Tata Tertib DPRD, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi,” jelas Ratna Dewi.
Penyampaian pandangan umum dilakukan secara bergiliran oleh juru bicara masing-masing fraksi. Fraksi yang menyampaikan pandangan antara lain Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat.
Fraksi PAN, melalui juru bicaranya M. Andika Agus Setiawan menegaskan, bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan arah pembangunan daerah.
“Fraksi PAN merespons positif cita-cita mulia Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam RPJMD sebagai penjabaran visi ‘Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya’,” tandas Andika Agus Setiawan.
Fraksi PAN juga menekankan pentingnya penyusunan RPJMD yang komprehensif, matang, dan inklusif.
“Fraksi PAN merespons positif cita-cita mulia Kabupaten Blitar sebagaimana dituangkan dalam RPJMD sebagai penjabaran visi ‘Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya’ serta Chatur Dharma pembangunan,” ujarnya.
Fraksi Golkar dalam penyampaiannya menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan RPJMD. Juru bicara Fraksi Golkar menyoroti pentingnya partisipasi publik untuk mencapai tujuan pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan, namun meminta agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PDI Perjuangan berharap RPJMD ini dapat menjadi acuan yang jelas untuk pembangunan infrastruktur yang merata.
Fraksi PKB menyampaikan keprihatinan terkait isu sosial yang masih ada di masyarakat. Mereka menekankan pentingnya program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKB meminta agar RPJMD mencakup solusi terhadap masalah sosial yang ada, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka.
Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, juga memberikan pandangannya dengan menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan RPJMD.
Fraksi ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat ikut mengawasi.(jar/adv/dprd)