Tak Kena Efisiensi, Bupati Banyuwangi Minta Kades Optimalkan Dana Desa untuk Pembangunan

Bupati Ipuk saat memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal dengan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, Rabu (16/4/2025). (dok. Humas Pemkab)
Bupati Ipuk saat memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal dengan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, Rabu (16/4/2025). (dok. Humas Pemkab)

Banyuwangi, blok-a.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta para kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Ipuk saat acara Halal Bihalal bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (16/4/2025). Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana secara tepat, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang tidak mempengaruhi alokasi DD dan ADD.

“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADD-nya tidak dipotong. Jadi tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial, dan lainnya,” ujar Ipuk dalam sambutannya.

Bupati Ipuk menjelaskan, besaran DD dan ADD di setiap desa berbeda. Rata-rata Dana Desa berkisar antara Rp750 juta hingga Rp2 miliar, sedangkan ADD antara Rp750 juta sampai Rp1,2 miliar.

Pada tahun 2025, Desa Tembokrejo tercatat sebagai penerima DD terbesar dengan nilai Rp2,28 miliar, sedangkan DD terkecil diterima oleh Desa Kenjo sebesar Rp777 juta.

Untuk ADD, Desa Tamansari menerima alokasi terbesar sebesar Rp1,12 miliar, sementara yang terkecil diterima Desa Gitik senilai Rp749 juta.

“Dengan demikian rata-rata tiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp1,6 miliar hingga mendekati Rp3 miliar,” jelas Ipuk.

Dengan anggaran sebesar itu, Ipuk mendorong desa agar lebih inovatif dalam menjalankan program pembangunan.

Apalagi, kata dia, banyak kewenangan yang kini telah diserahkan langsung kepada desa. Sehingga tak perlu menunggu persetujuan dari pemerintah kabupaten.

“Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” ungkapnya.

Ipuk juga mengajak para kepala desa untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, agar program-program yang dijalankan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati Ipuk mendorong desa agar mendukung program-program nasional yang tengah dijalankan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program ketahanan pangan.

“Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, jajaran kepala OPD Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto, dan Ketua Apdesi Banyuwangi Andrik Tri Waluyo.(kur/lio)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com