Wali Kota Pasuruan Atur Strategi Digitalisasi dan Pengendalian Inflasi

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.

Pasuruan, blok-a.com – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi), secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Pasuruan, di Gedung Gradikha Rabu (12/3/2025).

Tema HLM ini adalah “Optimalisasi Digitalisasi dan Pengendalian dalam Mendukung Perekonomian Daerah.”

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan, BPS Kota Pasuruan, perwakilan Bank Indonesia Malang, dan para pemangku kepentingan lainnya.

HLM ini bertujuan mempererat koordinasi antara berbagai pihak dalam mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pengendalian inflasi dan mencari solusi efektif bagi stabilitas ekonomi Kota Pasuruan.

Dalam paparannya, Mas Adi menyoroti angka inflasi month-to-month (m-to-m) Kota Pasuruan yang mencapai 0,43 persen. Untuk menjaga kestabilan harga, Pemkot Pasuruan secara rutin menggelar rapat koordinasi mingguan guna memantau harga bahan pokok.

“Strategi pengendalian inflasi di Kota Pasuruan dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya operasi pasar bekerja sama dengan Bulog dan Prima Food, serta urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” ujar Mas Adi.

Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, Mas Adi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga dan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Pemerintah berkomitmen memastikan stok pangan aman melalui program operasi pasar murah guna mengantisipasi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan selama bulan puasa.

“Pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan yang memadai agar kebutuhan bahan pokok tetap stabil selama bulan Ramadan,” tambahnya.

Selain pengendalian inflasi, Mas Adi juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sektor ekonomi dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Berdasarkan data nasional, dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, baru 14 juta yang telah memiliki sertifikasi halal.

“Sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus menjaga stabilitas harga. Pemkot Pasuruan siap mendukung UMKM agar lebih kompetitif di pasar,” ungkapnya.

Kebijakan yang diambil Pemkot Pasuruan dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat digitalisasi mendapat respons positif dari masyarakat.

Siti Rohmah (45), pedagang sembako di Pasar Besar Pasuruan, mengungkapkan bahwa operasi pasar murah sangat membantu warga dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok, terutama menjelang Ramadan.

“Kadang harga beras dan minyak naik mendadak, tapi dengan adanya operasi pasar, harganya jadi lebih stabil. Kami berharap program ini terus berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Andi Prasetyo (30), pemilik usaha kuliner di Pasuruan, menilai bahwa digitalisasi dan sertifikasi halal bagi UMKM adalah langkah yang tepat.

“Kalau sertifikasi halal lebih dipermudah, tentu sangat membantu kami sebagai pelaku usaha kecil. Kepercayaan pelanggan juga meningkat, apalagi jika dikaitkan dengan transaksi digital yang lebih praktis,” kata Andi.

Dukungan dari berbagai pihak ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemkot Pasuruan tidak hanya relevan tetapi juga memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkot Pasuruan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan digitalisasi dan menjaga stabilitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rah/kim)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com