Mojokerto, blok-a.com – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Minggu (9/3/20245) siang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada beberapa hal penting. Mulai dari realisasi program koperasi desa hingga rencana detail tata ruang (RDTR).
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengemukakan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengatasi tantangan ekonomi di pedesaan.
Khofifah menegaskan bahwa program ini akan menjadi salah satu prioritas Pemprov Jatim. Mengingat isu koperasi desa juga menjadi topik utama dalam retreat kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.
“Setelah retreat para kepala daerah, semua harus segera dilakukan breakdown, salah satunya membahas koperasi desa, terutama jika desa tersebut sudah memiliki BUMDes dan koperasi,” ujar Khofifah.
Dalam sesi terpisah, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyampaikan bahwa Presiden menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Merah Putih yang nantinya akan tersebar di 84.276 desa di seluruh Indonesia.
Rencana ini telah dipetakan oleh Kementerian Koperasi, termasuk melalui analisis statistik pedesaan, klasterisasi wilayah pengembangan, serta koordinasi lintas lembaga guna menyelaraskan strategi percepatan.
Selain koperasi desa, Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam mendukung penguatan ekonomi Jawa Timur.
Menurutnya, RDTR berperan strategis dalam investasi, karena dokumen ini berkaitan langsung dengan penerbitan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang akan mempermudah penataan ruang dan sinkronisasi perencanaan daerah.
“Sejak Oktober lalu, investor mulai masuk ke Jatim untuk mengamankan pasar akibat perang dagang dan tarif di AS. Jika RDTR tidak segera kita pikirkan, mereka akan ragu untuk berinvestasi. Oleh karena itu, pemetaan lahan di kabupaten/kota menjadi sangat penting,” tegas Khofifah.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan upaya penguatan ekonomi desa di Jawa Timur dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.(sya/lio)