Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera merealisasikan penanganan banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau Suhat, Kecamatan Lowokwaru. Seperti diketahui, pada musim penghujan, kawasan tersebut sering dilanda banjir yang menjadi keluhan dari masyarakat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyampaikan untuk permasalahan banjir yang berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta akan segera diatasi. Hal tersebut disampaikan Iwan Kurniawan seusai rapat paripurna bersama anggota DPRD Kota Malang, Selasa (29/10/2024).
“Drainase untuk mengatasi banjir di kawasan Soekarno-Hatta (Suhat) itu menjadi prioritas Kota Malang dalam penyusunan APBD pada tahun 2025,” kata Iwan, Selasa (29/10/2024).
Iwan menerangkan, saat ini penanganan masalah banjir di kawasan tersebut tengah memasuki proses yang sedang digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dikatakan Iwan, anggaran untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan tersebut memakan anggaran sekitar Rp 22 Miliar.
“Alhamdulillah sudah masuk dalam SIPD-nya provinsi untuk membantu pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau tidak salah anggarannya Rp 22 Miliar,” terang Iwan.
Iwan menjabarkan strategi yang nantinya akan dilakukan Pemkot Malang untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan tersebut. Terlebih sarana utilitas yang berada di kawasan tersebut perlu dirapikan kembali.
“Aliran yang mungkin sodetan-sodetan untuk pembuangan ke sungai. Kemudian sarana utilitas yang perlu dirapikan, lebih kepada untuk sambungan sodetan membuang ke sungai,” ujar Iwan.
Iwan menjelaskan, pada tahun 2025 nanti eksekusi pembangunan drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta ini bisa segera dilakukan.
“Eksekusinya tahun 2025 nanti. Kami terus berkomunikasi, sudah dilakukan rapat-rapat pertemuan, sedang disusun rincian desainnya kemudian sudah dianggarkan di tahun 2025,” jelas Iwan.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan meskipun sudah ditangani Pemprov, namun pihaknya akan tetap menyiapkan anggaran pendampingan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Ini sesuatu yang baik. Kita juga harus menyiapkan cost sharingnya. Artinya tetap ada penganggaran pendampingan, tapi yang jelas prioritas disokong oleh DAK (Dana Alokasi Khusus),” kata Amithya. (mg1/bob)