Surabaya, blok-a.com – Masyarakat Kesejahteraan dan Transparansi (Mapekat) berencana berunjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan Grahadi, Rabu (11/1/2023).
Mereka akan menyuarakan sejumlah perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, terkait dugaan suap dana hibah.
Mapekat mendukung penuh upaya KPK dalam membongkar praktik ijon dan suap dana hibah pemerintah provinsi Jatim pelaksanaan tahun anggaran 2023.
Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak merupakan wakil ketua DPRD Jawa Timur. Ia terkena operasi tangkap tangan KPK terkait suap penyaluran APBD Provinsi Jawa Timur bersama tiga orang lainnya.
Dari OTT tersebut, Sahat dan tiga orang lain dibawa ke Jakarta untuk diumumkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2022 lalu.
KPK menduga dari praktik suap menyuap itu, Sahat menerima uang senilai Rp5 miliar.
Menurut H Suprijanto, koordinator lapangan (Korlap) aksi menyatakan bahwa pihak tidak saja mendukung upaya KPK dalam mengungkap praktik kotor yang dilakukan oleh oknum DPRD Jatim, termasuk pimpinan.
“Kami mencurigai praktik yang dilakukan oleh Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak juga bisa dicontoh oknum lainnya, ” ujarnya.
Supri, dalam suratnya mengajukan izin demo ditujukan kepada Kapolrestabes Kota Surabaya. Di sana dijelaskan meminta izin untuk berunjuk rasa. Rutenya DPRD Jatim di Jalan Indra Pura dan rencananya akan ke Grahadi.
“Kan kantor dan ruangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim digeledah. Kita juga ingin tahu hasilnya, ” ujarnya, dikutip dari suratnya.
Dalam suratnya, juga menyelipkan tuntutan agar KPK serius mengusut terpilihnya Sekretaris Daerah Provinsi, berinisial AK, yang menurutnya dipaksakan.(kim/lio)