Probolinggo blok-a.com – Komisi Pemilihan Umum(KPU) kota Probolinggo gelar Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri seluruh perwakilan partai politik. Diskusi itu seputar penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu 2024 Rabu, (23/11/2022).
Dalam forum yang digelar di jalan Suroyo tepatnya di Hotel Tampiarto itu KPU kota Probolinggo menawarkan tiga opsi yang masih dalam tahap kajian. Adapun tiga opsi itu diantaranya 3 dapil seperti saat ini, kedua 4 dapil dan 5 dapil.
Ahmad Hudri selaku ketua KPU kota Probolinggo mengatakan kemungkinan berubahnya dapil berdasarkan beberapa faktor.
Tentunya, menggunakan 7 prinsip adapun Tujuh prinsip itu mulai dari kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, dan integralitas wilayah. Kemudian, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
” Urgensi penataan dapil, karena adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh UU,” terang Ahmad Hudri.
kami meminta pendapat, masukan dari partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sejumlah organisasi untuk menentukan opsi mana yang nantinya ditetapkan oleh KPU RI terhadap jumlah dapil di Kota Probolinggo,” tutupnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kris Nugroho mengatakan, ada konsekuensi dan implikasi ketika jumlah dapil pada suatu daerah berubah.
” Perubahan dapil, berdampak bahwa parpol harus memperjuangkan kemenangan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ketika sebelumnya sudah siap mengamankan jaringan, maka dengan berubahnya dapil tentu perlu cara baru untuk menata,” jelasnya.
Diketahui pada pemilu 2019 kota Probolinggo memiliki 3 dapil diantaranya dapil 1 kelurahan Kanigaran- Wonoasih, dapil 2 kelurahan Kedupok- Kademangan dan dapil 3 Kelurahan Mayangan. (Inos)