Kota Malang, blok-a.com – Menjelang Lebaran, DPC PDIP Kota Malang kembali menggelar tradisi buka bersama dan berbagi bingkisan kepada seluruh kader.
Tahun ini, tak kurang dari 2.500 paket bingkisan hari raya dibagikan untuk jajaran struktural dari tingkat DPC hingga anak ranting.
Acara ini berlangsung akrab dan penuh semangat gotong royong, seperti yang sudah menjadi ciri khas partai berlambang banteng moncong putih itu.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar rutinitas, tapi simbol komitmen partai untuk terus mempererat kekeluargaan di internal.
“Ini sudah jadi agenda rutin kami setiap tahun. Semua gotong royong, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota sampai DPC. Kami ingin seluruh struktural tetap solid dan saling menguatkan,” ujar Made.
Namun, Made menegaskan, kekompakan internal saja tidak cukup. Ia meminta seluruh kader untuk tetap turun ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kota Malang.
“Kita harus terus berada di tengah masyarakat. Apalagi sekarang ini banyak kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat, ini yang harus kita kawal bersama. Struktur harus aktif memberikan masukan ke fraksi agar kami di dewan bisa memperjuangkannya,” katanya.
Salah satu isu yang jadi perhatian khusus DPC PDI Perjuangan Kota Malang adalah persoalan pendidikan. Menjelang tahun ajaran baru, Made tak ingin ada masyarakat Kota Malang yang kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah.
“Sudah kami instruksikan ke fraksi, prioritas kita adalah memastikan warga tidak kesulitan mencari sekolah. Pendidikan ini penting,” tegasnya.
Selain itu, Made juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat menjelang Lebaran. Mulai dari kelangkaan LPG, isu oplosan BBM, sampai dugaan pengurangan takaran pada minyak goreng dan beras yang belakangan dikeluhkan warga.
“Kami terima laporan dari masyarakat. Sekarang bukan cuma minyak goreng atau LPG, tapi beras pun katanya banyak yang dikurangi timbangannya. Ini harus segera disikapi,” ucapnya.
Pihaknya pun meminta Pemkot Malang segera turun tangan melalui dinas terkait dan Satpol PP. Ia tak ingin anggaran stabilisasi harga yang sudah disetujui bersama DPRD justru tidak tepat sasaran.
“Anggaran itu harus sampai ke masyarakat. Jangan hanya dinikmati kelompok tertentu. Satpol PP dan dinas-dinas terkait harus bergerak cepat, sweeping produsen-produsen nakal di Kota Malang,” tandas Made. (yog)