Menengok Perjuangan Caleg Nasdem di MK, Pertahankan Hak Kursi ke-11 di Kota Ternate

Ilustrasi: Sidang Mahkamah Konstitusi
Ilustrasi: Sidang Mahkamah Konstitusi

Jakarta, blok-a.com – Perjuangan calon legislatif (Caleg) nomor urut 7, dari NasDem, Ade Rahmat Lamadihami, mempertahankan suaranya yang hendak “dihapuskan” oknum penyelenggara Pemilu, sudah tiba di meja Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Bahkan diprediksi pada Rabu, 29 Mei 2024 mendatang, perkara sengketa suara di Dapil 2 Kota Ternate Selatan dan Moti ini mulai disidangkan. Agendanya, dengan menghadirkan saksi ahli dan pembuktian.

Kasus ini cukup menarik perhatian karena modus baru untuk mengganjal Caleg dan partai agar tidak lolos ke parlemen berhasil dibongkar. Bahkan, oknum penyelenggara KPPS yang mengaku lalai di TPS 8 telah dipidana dan dinyatakan bersalah.

Kini giliran Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan integritas hakimnya dituntut untuk menegakkan keadilan.

Dari 297 perkara, hanya 207 yang mendapat putusan sela/dismisal. Dan hanya 90 perkara yang dilanjutkan dengan pembuktian, termasuk perkara Ternate ini.

“Ada harapan, karena Majelis Hakim di MK integritasnya sangat dinantikan. Kami berharap, MK mengerti ketulusan suara rakyat. Pendukung kami yang demo ke Kota Ternate, 3 Maret 2024 lalu adalah murni,” tukas Caleg Ade Rahmat Lamadihami.

Dia berharap MK mengembalikan suara Caleg NasDem ini ke posisi semula.

Oknum KPPS Diduga Melakukan Manipulasi

Ade Rahmat Lamadihami, menjelaskan dia adalah peraih suara tertinggi di Dapil 2 Kota Ternate Selatan dan Moti, yakni dengan 1.317 suara. Jika tidak ada upaya penggagalan oleh oknum KPPS, dia sudah mulus menduduki kursi ke-11 di Dapil 2 Kota Ternate Selatan dan Moti.

“Gegara di surat suara yang masuk, KPPS itu ada yang lalai tidak tanda tangan, jadi mau dihapuskan. Ini kan jelas melanggar hak asasi manusia. Kesalahan ada di penyelenggara,” ujarnya.

Jika mau adil, suara harus dikembalikan ke NasDem. Akibat dirugikan 149 suara di TPS 8, dia anjlok di posisi ke-3. Dan suara NasDem jika dibagi bilangan 3 kalah dengan PDI Perjuangan, 1798 suara, dan NasDem hanya 5345.

Namun jika ditambah suara di TPS 8 tadi sebanyak 139 suara itu maka total perolehan suara NasDem adalah 5484 suara.

Jika masuk bilangan pembagi 3 atau jatah kursi ke-11 maka akan diraih NasDem dengan 1828 suara, yakni caleg Ade Rahmat Lamadihami.

Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Tabona dinyatakan bersalah, dan sidang pleno KPU Kota Ternate Maret lalu mulai mendapat titik terang.

Ilustrasi pemungutan suara/pencoblosan (dok: kabarbisnis.com)

Agenda Sidang di MK

Di sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Caleg NasDem, Ade Rahmat Lamadihami, diminta menghadirkan saksi dan ahli pada sidang pembuktian lanjutan, 29 Mei 2024.

Dikonfirmasi via telepon, Jumat (24/5/2024) malam, Ade Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua DPC NasDem Ternate Selatan berharap Majelis Hakim MK jernih dan mengembalikan hak suara warga.

“Kasus TPS 8 Tabona ini menyangkut surat suara. Jadi bukan perselisihan suara. Sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara ulang menurut saya,” tukasnya.

Yang terjadi di sana, lanjut Ade, bukan perselisihan suara atau perhitungan suara melainkan soal PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) terkait keabsahan surat suara.

“Jadi merujuk ke poin pertama, itu harus ditandangani KPPS. Secara keabsahan tidak sah. Tetapi ada poin kedua yang menyatakan bahwa surat suara ada bukti coblos,” bebernya.

Menurutnya, kedua poin itu dalam aturan disebutkan jelas, sehingga tidak bisa dimungkiri telah terjadi proses pungut hitung dan surat suara itu digunakan saat proses pencoblosan.

“Sehingga menurut saya itu sah, karena sekalipun nanti hakim mahkamah yang lebih bisa menilai dan memutus,” ujarnya optimis.

Sementara saksi dan ahli yang akan dihadirkan, pihaknya belum memperoleh informasi jelas dari bagian hukum Partai NasDem.

Nomor perkara yang akan disidangkan, yakni 01-05- 32/PHPU.DPR- DPRD- XXII/2024.

“Seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Regginaldo Sultan dan kawan-kawan sampai hari ini mereka tetap berjuang untuk mengembalikan hak konstitusional warga masyarakat di Kelurahan Tabona,” pungkasnya.

Seperti diketahui, jika MK mengabulkan permohonan sengketa Pileg Kota Ternate Dapil 2, maka NasDem mendapat jatah 5 kursi, karena tambahan 1 kursi di Dapil 2.

Sebelumnya, Pleno Perhitungan Suara Diwarnai Demo Emak-Emak

Sebelumnya, rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilu 2024 Tingkat Kota Ternate, di Jati Hotel Minggu, (3/3/2024) sempat diskorsing karena situasi di luar hotel memanas.

Ratusan massa pendukung Ade Rahmat Lamidihami berunjuk rasa menuntut KPU dan Bawaslu segera mengembalikan suara pada TPS 8 Kelurahan Tabona sebanyak 222 yang dianulir KPU Kota Ternate.

Ketua KPU Kota Ternate, M. Djen A Karim diserbu ibu-ibu namun tak berhasil ditemui.

Ratusan emak-emak sempat mengganggu jalannya rapat pleno. Mereka meminta hak politik sebanyak 222 suara dari TPS 8 Kelurahan Tabona, dikembalikan oleh KPU.

Koordinator aksi, Nurhayati, menilai kredibilitas KPU Kota Ternate harus disanksikan integritasnya.

“Kenapa perhitungan di tingkat KPPS maupun PPK tidak ada kendala, dan kenapa saat Pleno di tingkat KPU jadi lain. Karena suara dari TPS 8 Kelurahan Tabona dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS,” teriak emak-emak, Nurhayati.

Nurhayati mengatakan, secara polos saja masyarakat awam bisa menilai praktik oknum penyelenggara berbau tidak beres. Ia menuding KPU Kota Ternate sudah masuk angin sehingga berani membatalkan suara sebanyak itu.

Sementara, Ketua KPU Kota Ternate M. Djen A Karim dan Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan dan Ketua KPPS dari TPS 8 Kelurahan Tabona masih sulit untuk ditemui.

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?